BANDA ACEH – DPP Partai Golkar berpandangan bahwa tidak mungkin seorang menteri di kabinet mengeluarkan kebijakan tanpa sepengetahuan Presiden. “Saya rasa tidak ada kebijakan yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin. Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, kepada wartawan, Jumat 7 Februari 2025.
Atas dasar itu, Doli menyebut bahwa tak ada menteri di kabinet yang tidak seirama dengan Presiden.
“Saya kira enggak bisa disimpulkan berbeda ya (dengan visi misi presiden). Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar,” jelas Doli.
Lagipula, lanjut Doli, kebijakan terkait gas LPG 3 kg bertujuan untuk memperbaiki tata niaga salah satu kebutuhan utama masyarakat tersebut.
“Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja,” tandas Doli.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menilai larangan pedagang eceran menjual LPG 3 kg bukan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu (pedagang eceran menjual LPG 3 kg),” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
Sumber: Media
