BANDA ACEH – PEMERINTAHAN baru seringkali dihadapkan pada realitas pahit, kas negara dalam kondisi kritis akibat kebijakan yang salah arah, korupsi, dan kebocoran anggaran yang masif di era pemerintahan sebelumnya.Dalam kondisi semacam ini, mencari sumber keuangan untuk menjalankan program pemerintahan menjadi tantangan utama.
Dalam diskusi rutin Indonesia Democracy Monitor, Jumat, 7 Februari 2025, yang menyoroti isu strategis dan keadaan terkini penulis menyampaikan hal penting untuk menyelamatkan keuangan negara akibat kebocoran dan korupsi, bahwa salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah melakukan audit forensik terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang selama pemerintahan sebelumnya diduga menjadi sarang penyelewengan dana, mengingat anggaran negara yang didapat dari utang negara mayoritas untuk pembiayaan pembangunan dan infrastruktur.
Audit forensik bukan sekadar pemeriksaan laporan keuangan rutin, melainkan investigasi menyeluruh untuk mengungkap manipulasi, penyimpangan, dan bahkan praktik korupsi yang telah merugikan negara. Dengan menelusuri aliran dana yang diselewengkan, pemerintah berpeluang mengembalikan aset negara yang hilang dan menggunakannya kembali untuk kepentingan rakyat.
Dalam banyak kasus, skandal keuangan di perusahaan negara tidak hanya terjadi akibat salah kelola, tetapi juga karena praktek sistematis yang melibatkan jaringan elite kekuasaan sebelumnya. Ketika sebuah pemerintahan baru berusaha membangun kembali kepercayaan publik, menutup kebocoran keuangan adalah langkah pertama yang harus dilakukan.
Beberapa contoh nyata bagaimana pemerintahan baru menggunakan audit forensik untuk menyelamatkan keuangan negara dapat ditemukan di berbagai negara demokrasi besar.
Audit Forensik Skandal Enron 2001, Langkah Barack Obama 2009
Salah satu skandal keuangan terbesar di dunia terjadi di Amerika Serikat pada 2001, ketika perusahaan energi Enron runtuh akibat manipulasi laporan keuangan yang sistematis. Departemen Kehakiman AS, bersama dengan auditor independen, melakukan audit forensik mendalam terhadap perusahaan tersebut.
Hasil audit mengungkap bahwa Enron telah melakukan fraud accounting dengan menyembunyikan utang dan melebih-lebihkan pendapatan, yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan terbesar dalam sejarah korporasi AS saat itu.
Kasus ini menjadi pelajaran besar bagi pemerintah AS, yang kemudian mengesahkan Sarbanes-Oxley Act (2002), sebuah regulasi yang memperketat pengawasan keuangan perusahaan publik untuk mencegah skandal serupa di masa depan.
Langkah lebih konkret dilakukan pada era Presiden Barack Obama (2009), ketika ia menjabat setelah krisis keuangan 2008 yang dipicu oleh penyimpangan di sektor perbankan dan keuangan.
Obama memerintahkan serangkaian audit forensik terhadap lembaga keuangan yang menerima bailout dana negara, guna memastikan tidak ada penyelewengan dalam penggunaan anggaran penyelamatan ekonomi. Salah satu hasil dari audit ini adalah pengungkapan penyalahgunaan dana oleh beberapa bank besar, yang kemudian dipaksa mengembalikan miliaran dolar ke kas negara.
Operasi Lava Jato Brasil 2014 – 2016
Selain Amerika, Brasil juga menjadi contoh negara yang menggunakan audit forensik sebagai alat untuk membongkar korupsi besar dalam pemerintahan. Operasi Lava Jato (Car Wash Operation), yang dimulai pada 2014, adalah investigasi skandal korupsi terbesar dalam sejarah Brasil, yang melibatkan perusahaan minyak negara Petrobras.
Investigasi ini mengungkap bahwa triliunan real Brasil telah dikorupsi oleh pejabat tinggi negara dan politisi yang bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam proyek infrastruktur. Audit forensik yang dilakukan oleh Polícia Federal do Brasil berhasil mengungkap aliran dana haram ini, yang pada akhirnya menjatuhkan beberapa politisi besar, termasuk mantan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dan mantan Presiden Dilma Rousseff.
Lebih dari 3,5 miliar dolar AS berhasil disita dan dikembalikan ke kas negara dari berbagai rekening yang sebelumnya disembunyikan di luar negeri. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa audit forensik bisa menjadi alat yang efektif dalam menyelamatkan keuangan negara dari warisan korupsi pemerintahan sebelumnya.
