BANDA ACEH – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya menunjuk Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk mewakili partai sebagai pihak yang berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal retret kepala daerah di Akadem Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Seperti diketahui, Megawati mengeluarkan instruksi kepada kadernya yang jadi kepala daerah, menunda keikutsertaan dalam retreat.
Instruksi itu, disampaikan Megawati dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken per 20 Februari 2025 atau satu hari sebelum retret dimulai.
Instruksi ini keluar setelah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
“Ibu Megawati menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah (Kemendagri),” ucap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu di Magelang, Sabtu (22/2/2025).
Masinton mengatakan, saat ini sejumlah kepala daerah dari PDIP sudah bersiaga di Magelang.
Namun, Masinton menegaskan, pihaknya masih menunggu arahan selanjutnya dari ketua umum.
“Kami akan bergabung (ke Akmil) setelah arahan selanjutnya,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
Pramono, kata Hasto, melakukan komunikasi intens dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara.
“Komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara. Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah,” kata Hasto.
Hasto mengatakan, di satu sisi, Pramono mewakili para kepala daerah asal PDIP yang sudah siap untuk mengikuti retreat di Akademi Militer.
Di sisi lain, Pramono juga mewakili pengurus pusat partai untuk menjelaskan kebijakan partai kepada pihak pemerintah dan penyelenggara retreat.
“Ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hasto.
Saat ini, kata Hasto, semua masih menunggu arahan lanjutan dari Megawati.
