-Pemerintah dipastikan tak akan menghalang-halangi rencana aksi unjuk rasa besar-besaran mahasiswa dan sejumlah unsur masyarakat pada Senin besok (11/4). Bahkan, pola pengamanan unjuk rasa dijamin tanpa kekerasan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negeri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4).
“Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum,” ujar Mahfud.
Dalam menghadapi rencana aksi tersebut, Mahfud memastikan langkah persuasif akan dilakukan pemerintah dengan cara mengamankan jalannya aksi unjuk rasa agar tetap berjalan damai.
“Pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada kekerasan,” tegasnya.
“Tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi,” imbuh Mahfud.
Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini memastikan kembali soal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Dirinya menyebutkan bahwa agenda pelantikan Komisioner KPU RI dan anggota Bawaslu RI akan dilangsungkan pada Selasa (12/4).
“Kami tidak akan mengintervensi, tapi akan menyiapkan Pemilu tahun 2024 sesuai dengan konstitusi dan undang-undang,” demikian Mahfud.
