NASIONAL
NASIONAL

Ketua Joman: Presiden Tiga Periode adalah Produk Haram Bagi Demokrasi

image_pdfimage_print

BANDA ACEH -Wacana presiden tiga periode kembali mencuat ke publik setelah disinggung Presiden Joko Widodo saat hadir dalam musyawarah rakyat (musra) di Bandung, Minggu (28/8).

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Mencuatnya isu presiden tiga periode ini ditentang keras oleh relawan Jokowi Mania (Joman). Ketua Joman, Immanuel Ebenezer menegaskan, usulan Jokowi tiga periode adalah produk haram.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

“Ini produk haram bagi demokrasi. Sangat berbahaya,” kata Noel, sapaan Immanuel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/8).

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

Noel juga menyinggung relawan Projo sebagai penanggung jawab acara musra. Noel meminta Projo sebagai pihak pengusung Jokowi tiga periode harus me-review sejarah dunia dan bahkan Indonesia sendiri.

Berita Lainnya:
Tidak Ada Perempuan di Pimpinan KPK 2024-2029, Komisi III DPR: Bukan Keharusan
ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

“Jangan memakai perbandingan Jerman dan Inggris. Mereka demokrasi parlementer. Kita dulu pernah, dan akhirnya malah bubar,” kata Noel.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

Dorongan presiden tiga periode juga sama saja menjerumuskan Presiden Joko Widodo di ambang kehancuran.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

“Kerugian demokrasi parlementer, jika muncul ketidaksukaan elite politik partai kepala negara bisa dijatuhkan. Apakah Projo menginginkan seperti ini? Kalau iya, berarti jelas menjerumuskan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Berita Lainnya:
Mendukung RK Meraih Jakarta 1 Memperingan Target Pencapaian Jokowi-Kaesang-Gibran

Noel lantas menjabarkan beberapa contoh jatuhnya perdana menteri di negara yang menganut sistem parlementer.

Menurutnya, Indonesia adalah demokrasi langsung, di mana rakyat memilih presidennya secara langsung.

“Perpanjangan masa jabatan presiden tidak boleh ada di parlemen. Yang lebih buruk, Budi Arie (Ketua Projo) adalah aktor yang pernah ada saat kawan-kawan mahasiswa berjuang di era reformasi. Sementara dia menginginkan kita kembali ke Orde Baru dan Orde otoriterian?” tandas aktivis 98 ini.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya