BANDA ACEH -Partai PDIP harus menjadi oposisi pemerintah bila ingin teruji eksistensinya dalam membela rakyat usai Pemilu 2024.
Salah satu caranya dengan menarik seluruh kader PDIP dari kursi kementerian saat ini.
“PDIP harus menarik kadernya dari kabinet pasca pengumuman hasil Pemilu 2024 yang rencananya akan disampaikan hasilnya oleh KPU pada bulan Maret nanti,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/2).
Lanjut Hari, sikap ini diambil agar PDIP yang sudah teruji diluar pemerintahan saat SBY presiden dan tidak dianggap bermain mata dengan pemerintahan saat ini Jokowi yang akan berakhir pada 20 Oktober tahun ini.
Apalagi dengan PDIP diposisi oposisi akan bisa menyuarakan hak rakyat tanpa harus ada di dalam kubu Jokowi.
“Jika PDIP keluar dari kabinet akan menjawab opini publik bahwa PDIP tidak mudah ditekuk oleh Jokowi. Kekecewaan publik atas hasil cangkok dari PDIP dalam diri Jokowi akan membedakan mutu tunas dan cangkok,” kata Hari.
“Sehingga PDIP sebagai partai wong cilik dan kader akan tetap on the track menjaga demokrasi dan konstitusi. Hak angket, pemakzulan semua masuk dalam jalur konstitusi,” sambung Hari.
