BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menaggapi terkait wacana penggunaan hak angket untuk dugaan kecurangan Pemilu 2024.AHY mengaku lebih tertarik untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024 ketimbang wacana penggunaan hak angket yang menurutnya tidak memiliki urgensi saat ini.
“Saya justru lebih tertarik pasca-Pemilu 2024 setelah kita mengetahui itu namanya pertempuran Politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine,” kata AHY saat dijumpai usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).
AHY mengemukakan hal itu saat menjawab pandangannya soal wacana penggunaan hak angket oleh segelintir partai politik di DPR RI.
Dia memandang tidak ada urgensi untuk penggunaan hak angket saat ini. Bukan hanya karena Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, melainkan dia melihat bahwa penghitungan suara pemilu meskipun saat ini masih berlangsung, harus dihormati.
Namun, secara rasional hasil hitung perolehan suara sementara pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menurutnya juga unggul jauh dibandingkan dua pasangan lain.
“Walaupun sekali lagi kita menghormati penghitungan masih berlangsung. Bagaimana pun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar,” ujarnya.
AHY tidak melihat ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu karena jarak keunggulannya jauh.
Meskipun demikian, dia menyatakan menghormati partai dan tokoh mana pun di negeri ini yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya.
“Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu [hak angket]. Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa,” ucap AHY.
Dia juga menekankan 8 bulan sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin justru menjadi masa yang penting bagi transisi kepemimpinan nasional. Menurutnya, hal tersebut harus dikawal dengan baik.
Untuk diketahui, AHY telah resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Jokowi pada Rabu (21/2/2024). AHY menjadi Menteri ATR/BPN menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang telah dilantik menjadi Menko Polhukam.
