BANDA ACEH – Jaringan Aktifis Reformasi Indonesia Maju 98 (Jari Maju 98) buka-bukaan soal ketidaknetralan Mahfud MD terhadap pejabat daerah yang sudah terang-terangan mendukung dirinya sebagai cawapres.
Temuan tak netralnya Menko Polhukam Mahfud MD karena mengetahui Pj kepala daerah (Kabupaten Sorong) memerintahkan kepada Kepala BIN Daerah (KABINDA) untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo.
“Ini mengagetkan kita semua. Ditambah lagi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tidak terkait ranah hukum dan tidak akan mengganggu netralitas aparatur sipil negara (ASN),” katanya.
“Ini pernyataan yang absurd dan melemahkan kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah,” kata Ketua Jari Maju 98, Rahman Toha, Jumat (17/11/2023).
Rahman Toha menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. Ia menilai, harusnya penunjukan Pj kepala daerah adalah sebuah upaya kebijakan yang profesioanl dan tidak ditunggangi kepentingan Politik, terutama pemenangan salah satu capres.
Namun, temuan ini telah membuka mata adanya upaya obius power atau penyalahgunaan kewenangan kepala daerah dan institusi lain seperti BIN.
“Apakah pakta integritas Pj kepala daerah juga sama dilakukan untuk daerah-daerah lain? tentu ini jadi tanda Tanya besar buat kita semua,” ujarnya.
Karena itu, Rahman berharap agar pemerintah mengklarifikasi dan menginvestigasi lebih dalam atas temuan ketidak netralan Menko Polhukam.
“Harus dijelaskan kepada publik apa yang sebenarnya sedang terjadi. Publik harus tahu ini secara menyeluruh,” ujarnya.
Selain itu, Rahman juga menilai pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD sudah menunjukan ketidakprofesionalan selama menjabat Menko Polhukam, karena baik BIN maupun Kemendagri berada dibawah koordinasinya.
“Sekali Pak Mahfud MD telah gagal menjaga netralitas para ASN, dan bukannya melakukan investigasi dan perbaikan, tapi malah tampak membiarkan begitu saja kejadian ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud Md buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Menurutnya, pakta integritas itu dikeluarkan bulan Agustus saat belum ada penetapan capres-cawapres.
“Nggak, itu kan bukan masalah hukum ya, biarkan saja,” kata Mahfud, Selasa (14/11/2023).***
