BANDA ACEH –Selama beberapa hari terakhir beredar rumor yang mengejutkan bahwa Presiden Cina Xi Jinping ditahan sepulangnya dari kunjungan kenegaraan di Asia Tengah. Rumor ini dianggap banyak orang sebagai pertanda kudeta terhadap pemerintahan Xi Jinping.
Aktivis Hak Asasi Manusia asal Cina Jennifer Zeng yang kini tinggal di Australia meragukan kabar tersebut. Dalam kanal YouTube-nya, “Inconvenient Truths” dia membeberkan beberapa fakta yang menunjukkan masih dominannya kekuasaan Xi Jinping.
Salah satunya, dia mengkaitkan keputusan Xi Jinping yang baru-baru ini menjatuhi hukuman berat kepada enam petinggi senior Partai Komunis Cina (PKC). Keputusan ini menunjukkan sinyal Xi Jinping masih memegang kontrol penuh atas pemerintahan dan militer.
Meski begitu, Zeng menyebut Cina saat ini dalam keadaan tidak stabil. “Tidak ada lagi sesuatu yang dianggap normal di Cina, saat semuanya seperti di luar kontrol. Selain itu, kita bisa yakin bahwa negara ini masuk dalam tahap chaos, dan perubahan, tidak hanya di Cina, tetapi juga di seluruh dunia” ujar Jennifer Zeng, dalam kanal YouTube-nya, dikutip Minggu (25/9).
Berikut beberapa fakta yang diuraikan Jennifer Zeng mengenai bantahan atas isu kudeta terhadap Xi Jinping:
1. Tidak Ada Pengumuman Soal Peralihan Kekuasaan
Jennifer Zeng memandang jika memang ada kudeta, maka akan ada pengumuman lebih lanjut terkait peralihan kekuasaan.
Jika kudeta memang terjadi, pihak pemenang pastinya akan segera mengumumkan adanya perpindahan kekuasaan. Mereka tidak akan menutupi pemberitaan.
Sebab, sangat penting pihak pemenang segera menginformasikan kepada seluruh anggota PKC dan publik. Ini untuk mencegah adanya serangan balasan dari pihak-pihak yang masih loyal terhadap Xi Jinping.
2. Pejabat Senior PKC Tidak Memiliki Kontrol Terhadap Militer
Para pejabat senior Partai Komunis Cina (PKC), termasuk tokoh-tokoh seniornya, seperti Hu Jintao, Wen Jiaboau, dan Song Ping, sama sekali tidak memiliki kontrol terhadap militer. Ketiganya telah kehilangan kuasa atas militer ketika pensiun.
3. Adanya Pengawasan yang Ketat dari Biro Keamanan PKC
Seluruh pejabat senior PKC berada dalam kontrol dan pengawasan Biro Pusat Keamanan PKC. Biro ini berada dalam genggaman Xi Jinping. Sehingga, tidak mungkin apabila ada pejabat PKC yang merencanakan kudeta.
4. Xi Jinping Masih Memegang Kontrol Penuh
Selain tiga fakta di atas, masih ada fakta lain yang menggugurkan pemberitaan terkait adanya kudeta di Cina. Fakta yang dimaksud, adalah di saat yang bersamaan Xi Jinping masih mengambil kebijakan penting untuk mengamankan posisinya.
Saat rumor kudeta beredar, sebanyak enam pejabat senior PKC dijatuhi hukuman oleh Xi Jinping. Tiga di antaranya, bahkan divonis hukuman mati.
Ketiga pejabat senior tersebut antara lain, Sun Lijun, mantan Wakil Menteri Bidang Keamanan Umum; Fu Zhenghua, mantan Menteri Kehakiman dan Deng Huilin, mantan Direktur Biro Keamanan Publik Chongqing.
Rumor Kudeta Cina Menjadi Trending Topic di Twitter
Sebelumnya, pada Kamis (22/9), akun twitter bernama New Highland Vision memposting bahwa saat Xi Jinping sedang mengunjungi beberapa negara di Asia Tengah, sekelompok petinggi PKC mengadakan pertemuan untuk membahas pencopotan Xi Jinping dari kontrol militer.
Lebih lanjut disebutkan, pada 16 September Xi Jinping bergegas kembali ke Cina. Namun, ditahan di airport dan kemudian menjalani tahanan rumah di Zhongnanhai.
Xi Jinping juga dilaporkan absen pada pertemuan militer, yang diadakan Rabu (21/9), serta beberapa pertemuan penting lainnya. Bahkan, ia tidak menghadiri pertemuan secara online.
Ini dipandang sebagai sesuatu yang aneh, sebab Xi Jinping tidak pernah absen dalam pertemuan mengenai pertahanan nasional.
Kabar ini diperkuat dengan kehadiran Li Qiaoming dalam pertemuan pertahanan nasional. Kehadirannya dianggap aneh karena posisinya sebagai komandan daerah perang wilayah utara dicopot oleh Xi Jinping pada 8 September.
Peristiwa lagi yang dianggap mendukung kabar kudeta yakni kemunculan salah satu petinggi PKC yang telah berusia 105 tahun bernama Song Ping pada 12 September. Ia bicara mengenai reformasi dan keterbukaan sebagai kunci agar Cina mampu maju.
