BANDA ACEH – Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andhika Perkasa buka suara terkait tuduhan yang menyebut pihaknya sedang ‘playing victim’ dengan memainkan isu ketidaknetralan TNI dalam pemilu.
Andhika meyakini, tekanan terhadap prajurit untuk mendukung calon tertentu pasti ada di Pilpres 2024. Keyakinan itu dilandasi atas pengalamannya pada Pilpres 2019. Kala itu, tutur Andhika, dirinya pernah mendapatkan tekanan untuk mendukung calon tertentu. Hanya saja, ia lebih memilih untuk melawan tekanan tersebut.
“Lima tahun lalu 2019 saya kan sebagai KSAD dan saya menghadapi tekanan. Tinggal kita memilih, saya memilih mau ditekan atau nggak,” ujar Andika saat ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).
Namun Andika enggan menjelaskan detail bentuk tekanan yang dialaminya kala itu. Meski begitu, ia mengungkapkan tekanan terhadap prajurit untuk mendukung calon tertentu juga terjadi pada Pilpres 2024. “Ya itu yang nggak bisa saya sampaikan sekarang. Tetapi, saya hanya ingin menyampaikan bahwa tekanan itu pasti ada, termasuk sekarang pun saya yakin,” ujarnya.
Ia pun mengapresiasi tugas dari aparat negara yang telah berusaha netral dalam pemilu yang akan datang. “Jadi saya mengapresiasi sebenarnya kepada seluruh komponen ASN, TNI-Polri yang pasti dilibatkan dalam tugas tugas penyelenggaraan pemilihan presiden, Pileg, dan bahkan pilkada tahun depan. Tetaplah profesional kalau memang aturannya sudah sangat jelas,” tutur dia.
Sebelumnya, Deputi Politik 5.0, TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengatakan prajurit TNI juga, presiden merupakan Panglima tertinggi mereka. Sehingga, presiden juga memiliki wewenang memerintahkan mereka agar bersikap netral.
“Presiden sudah berkali-kali mengutarakan perintahnya agar TNI itu netral. Kalo tiba-tiba ada militer yang kelihatan melakukan politik praktisnya, itu dua penjelasannya,” tutur Andi di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Untuk mencegah hal ini terjadi, Andi menekankan, bahwa hukum tak boleh direkayasa, seperti yang disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Karena itu gampang, seperti yang tadi disampaikan Bu Mega, jangan direkayasa hukumnya, jangan dimanipulasi hukumnya, kalau Pasal 2 UU TNI melarang TNI berpolitik praktis jalankan itu,” ucap dia.
