BANDA ACEH – Juru Bicara (Jubir) Timnas Pemenangan AMIN, Usamah Abdul Aziz menegaskan bahwa calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan tidak pernah mengumbar janji-janji bohong.
Dia mengatakan bahwa janji yang disampaikan oleh Anies merupakan janji yang termaktub di dalam visi dan misi, sehingga memungkinkan untuk dicapai dalam lima tahun.
“Janji kami janji yang terukur, janji kami adalah janji yang ada di dalam visi misi,” ungkap dia, di Posko Perubahan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (15/12/2023).
Sehingga, Usamah mengklaim Anies tak mungkin memberikan janji di luar visi dan misi.
“Jadi yang enggak ada di luar visi misi itu bentuk dari janji kami, jadi memang yang sudah ada di visi misi yang kami daftar ke KPU adalah janji yang terukur, yang bisa kami capai di lima tahun kepemimpinan Mas Anies,” jelasnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan secara lantang menegaskan bahwa program milik pemerintah pusat lambat dalam proses eksekusi.
Hal ini dia sampaikan saat ditanya oleh eks Menteri Perdagangan (Mendag), Gita Wirjawan di forum “Dialog APINDO Capres 2024”.
“Kita sudah menyaksikan program pemerintah itu besar saat diluncurkan, lalu mulai lambat saat eksekusi, dan di ujung tidak ada monitoring,” ujar dia, di Gedung Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).
Kemudian, eks Gubernur DKI Jakarta ini pun membandingkan program pemerintah pusat dengan program yang dia laksanakan saat di Jakarta dulu.
Anies mengklaim bahwa sistem program kerja yang dia jalani tidak lambat seperti program kerja pemerintah pusat.
“Kami tidak kerjakan itu di Jakarta, kami membuat sistem delivery monitoring yang itu alhamdulilah di Jakarta memastikan semua yang dulu janji-janji Politik jadi program, sebab ada sistem monitoring delapan kolom setiap dua Minggu sekali dimonitor,” jelasnya.
Dengan berbangga hati, Anies pun membeberkan sejumlah janji-janji politiknya pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 silam, kini direalisasikan setelah dia menjabat.
“Kalau dilihat di Jakarta, JIS (Jakarta International Stadium) jadi, 300 kilometer trotoar jadi, 400 Takan selesai, sekolah net zero terjadi,” ungkapnya. “Kenapa? Bukan karena apa-apa, tapi karena mesin organisasi digerakkan pakai sistem.
Sistemnya itu delivery unit, bagaimana keputusan politik itu ditransform menjadi mesin birokrasi yang berfungsi, sehingga sampai ke ujung,” tandas dia.
Capres besutan Koalisi Perubahan ini pun memperjelas bahwasanya program-program tersebut tidak dapat dikerjakan oleh inspektur hingga birokrasi itu sendirian, perlu adanya delivery unit.
Seperti di Jakarta yang memiliki Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang terdiri dari 56 orang untuk memastikan semua program kerja dapat direalisasikan hingga tuntas
