BANDA ACEH – Koalisi antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai oposisi pemerintah jadi salah satu yang dinantikan apakah akan terwujud pasca Pemilu 2024.Mengenai wacana ini, politisi PDIP Sutrisno Pangaribuan mengungkapkan koalisi PDIP dan PKS merupakan opsi strategis di antara parpol lainnya.
“Kerja sama strategis dan paling solid, sekaligus paling dahsyat pasca Pemilu 2024 adalah kerjasama Politik PDIP dan PKS,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kamis (28/3/24).
Menurut Sutrisno, PDIP dan PKS telah membuktikan diri sebagai partai ideologis yang solid di mana akan membuat kelompok orde baru dan neo orba akan terus berusaha menghempaskan keduanya.
Sutrisno menyebut baik PDIP dan PKS punya basis massa yang kyat dan solid dibandingkan partai lainnya.
“PDIP dan PKS telah membuktikan sebagai partai ideologis yang paling militan, solid, dan kuat. Sehingga kelompok orde baru dan neo orde baru selalu berusaha menghempang koalisi PDIP dan PKS baik di Pilpres maupun Pilkada. PDIP dan PKS sebagai partai politik yang memiliki basis konstituen yang kuat, jaringan struktur partai yang solid, dan kader yang digerakkan oleh idiologi partai akan menjadi ancaman bagi partai lain yang cenderung pragmatis dan oportunis,” jelasnya.
Sutrisno menyebut upaya kerja sama PDIP dan PKS saat ini sedang dibangun untuk menghadapi Pilgub Sumatera Utara (SUMUT).
Menurutnya sudah ada nama yang akan dipasangkan baik dari PDIP maupun PKS.
“Kerja sama politik kedua partai pasti akan menjadi energi baru buat dinamika politik nasional. Maka di Sumatera Utara (SUMUT) sedang dirintis kerjasama politik antara PDIP dan PKS. Rapidin Simbolon (Bupati Samosir 2015-2020, Ketua DPD PDIP SUMUT) Caleg terpilih DPR RI 2024, berpasangan dengan Salman Alfarisi ( Wakil Ketua DPRD SU, MPW PKS SUMUT), Caleg DPRD SUMUT terpilih 2024. Kedua figur tersebut akan diperkenalkan kepada publik sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Pasangan Rapidin dan Salman diberi akronim (RaSa),” jelasnya.
Sutrisno mengungkapkan Kerja sama politik PDIP dan PKS juga akan dijalin dan dibangun di 33 kabupaten/ kota se- SUMUT di Pilkada serentak tahun 2024. Kerja sama sesuai komposisi perolehan kursi atau suara di Pemilu 2024. Jika di kabupaten/ kota tersebut kursi/ suara PDIP lebih tinggi, maka calon bupati/ walikota dari PDIP, wakilnya dari PKS. Demikian sebaliknya, jika di kabupaten/ kota tersebut kursi/ suara PKS lebih tinggi dari PDIP, maka calon bupati/ walikota dari PKS, wakilnya PDIP. Kerjasama politik yang fair, adil, dan terbuka, sekaligus profesional dan proporsional.
“Kerja sama politik PDIP dan PKS akan memberi RaSa baru pada kontestasi politik barbar ala Pemilu 2024. Politik uang yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sangat mengkuatirkan bagi masa depan demokrasi Indonesia. Maka kerjasama politik PDIP dan PKS, di Pilkada se- SUMUT kiranya menjadi role model kerjasama politik nasional di seluruh propinsi, dan kabupaten/ kota. Jika kerjasama politik di Pilkada serentak 2024 berhasil, maka kerjasama politik PDIP dan PKS akan berlanjut di Pilpres 2024,” jelasnya.
