BANDA ACEH -Selama 10 tahun kekuasaan Presiden Joko Widodo telah menyebabkan kehidupan bernegara babak belur di bidang Politik, ekonomi dan hukum.
Demikian ditegaskan Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (AKSI) Juju Purwantoro melalui siaran persnya yang diterima Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis (12/9).
Juju mengatakan, Jokowi sukses melumpuhkan kekuatan oposisi lewat ‘strategi sandera kasus’ ketua-ketua umum parpol dan lingkaran dalamnya.
“DPR juga berhasil dilumpuhkan lewat ketum-ketum parpol, sehingga kehilangan fungsi kontrol dan pengawasannya terhadap pemerintah,” kata Juju.
Juju melihat DPR telah menjadi bawahan eksekutif, sehingga fungsinya berubah hanya sebagai tukang stempel eksekutif.
Menurut Juju, banyak Perppu dan RUU yang diinginkan pemerintah dibahas secara maraton, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, meskipun merugikan rakyat dan negara.
Sidang DPR bahkan dilakukan di tengah protes rakyat, aktivis keadilan, dan kaum intelektual di bawah penjagaan ketat aparat bersenjata.
“Ini menunjukkan pemerintah dan DPR mengabaikan dan tidak mau mendengar suara rakyat,” kata Juju.
Dari kacamata Juju, DPR dan pemerintah seakan mengejar setoran para pemesannya, yaitu lebih 30 grup usaha superkuasa (konglomerat) alias oligarki, yang menjadi pasukan proxy China atau Amerika Serikat.
“Misalnya Perppu Covid-19 yang diundangkan tengah malam dan revisi UU KPK yang merubah KPK dari superbody menjadi lembaga pemerintah biasa (mandul) di bawah otoritas presiden, yang akhirnya jadi alat dan senjata guna memberangus oposisi,” demikian Juju
