Bakal Lapor ke Komisi III DPR, Baradatu Berharap Dapat Respons Cepat seperti Kasus Ronald Tannur

13/11/2024 - 15:37 WIB

BANDA ACEH -Tak hanya mendatangi Komisi Yudisial (KY), Barisan Advokat Bersatu (Baradatu) juga akan melaporkan tiga hakim Pengadilan Negeri Medan yang memberi vonis lepas kepada pasutri yang didakwa memalsukan surat kuasa hingga perusahaan merugi Rp583 miliar.

Pihak pertama yang akan didatangi adalah Komisi III DPR RI yang membidangi hukum. Bahkan juga akan melaporkan hal yang sama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menurut analisa hukum kami, ada dugaan majelis hakim telah salah dan keliru dalam menentukan putusan ini,” kata Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu, Herwanto Nurmansyah, Rabu, 13 November 2024.

Vonis lepas ini dinilai janggal karena meskipun pemalsuan surat terbukti, majelis hakim memutuskan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Baradatu pun mencurigai ada “main mata” dalam proses pengambilan keputusan. Pun dugaan adanya penyuapan terhadap majelis hakim yang menangani perkara.

Untuk itu, tidak hanya ke KY, Baradatu juga meminta onslag PN Medan mendapat perhatian dari komisi hukum DPR. Dia berharap komisi hukum DPR bergerak seperti saat pertama kali merespons vonis bebas Ronald Tannur.

“Kita belajar dari peristiwa yang di Surabaya, Jawa Timur, begitu cepatnya reaksi Komisi III DPR RI merespons putusan bebas Ronald. Nah dengan perkara ini kami harap responsnya harus cepat juga,” tegas Herwanto.

Untuk itu, dalam beberapa hari ke depan, Herwanto akan mendatangi Komisi III DPR untuk mendesak agar kasus ini juga mendapat perhatian serius.

“Kami memulai hari ini dari Komisi Yudisial, mungkin dalam hitungan beberapa hari ke depan kami juga akan mendatangi Komisi III, bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” pungkasnya.

Baradatu telah melaporkan tiga hakim Pengadilan Negeri Medan ke Komisi Yudisial, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu 13 November 2024.

Laporan ini dibuat karena para hakim dinilai membuat keputusan janggal dengan memvonis lepas (onslag) terhadap pasutri yang didakwa memalsukan surat kuasa hingga perusahaan merugi Rp583 miliar.

Tiga hakim yang dilaporkan itu adalah M Nazir sebagai Hakim Ketua, dan dua hakim anggota Efrata Happy Tarigan dan Khairulludin.

Dua terdakwa pemalsuan tanda tangan direktur perusahaan, Yansen (66) dan Meliana Jusman (66), divonis lepas oleh Majelis Hakim PN Medan pada Selasa, 6 November 2024.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ البقرة [233]

Mothers may breastfeed their children two complete years for whoever wishes to complete the nursing [period]. Upon the father is the mothers' provision and their clothing according to what is acceptable. No person is charged with more than his capacity. No mother should be harmed through her child, and no father through his child. And upon the [father's] heir is [a duty] like that [of the father]. And if they both desire weaning through mutual consent from both of them and consultation, there is no blame upon either of them. And if you wish to have your children nursed by a substitute, there is no blame upon you as long as you give payment according to what is acceptable. And fear Allah and know that Allah is Seeing of what you do. Al-Baqarah ( The Cow ) [233]