Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak gagal atau lemah.
Penegasan itu disampaikannya dalam akun Instagram pribadinya, Kamis (28/4/2022).
Dalam tulisan di media sosialnya itu, Mahfud MD mengklarifikasi soal pernyataannya dalam sebuah program media massa akhir pekan lalu.
Saat itu, Mahfud mengaku hanya berbicara tentang tantangan setelah Pemilu 2024, yaitu masalah polarisasi ideologi, korupsi, dan penegakan hukum, sehingga pada 2024 harus dipilih pemimpin yang strong leader yang bisa menyatukan.
“Tapi, para penyebar hoax ada yang sengaja menulis ngaco seperti ini: Menko Polhukam Akui Pemerintah Gagal, Mahfud MD Bilang Jokowi Lemah, Menko Polhukam Menyerah soal Korupsi, Menko Polhukam Nyatakan Jokowi Harus Diganti, Menko Polhukam Serang Istana, dan lain-lain. Padahal, itu semua tak ada dalam omongan saya, baik secara eksplisit maupun implisit. Para pembuat dan penyebar hoax itu, kalau menurut istilah agama, adalah pemakan bangkai,” kata Mahfud MD.
Mahfud mengatakan bahwa yang dijadikan berita hoaks itu lengkapnya ada di program media massa tersebut yang ditayangkan utuh sejak akhir pekan lalu.
“Begini isinya yang benar: saya bilang, tahun 2024 kita harus memilih pemimpin baru karena sudah dipastikan pemilu tidak ditunda, Presiden Jokowi akan habis masa jabatannya, dan tidak ada perpanjangan masa jabatan. Kita harus mencari pemimpin yang kuat, bukan karena pemerintahan Presiden Jokowi lemah atau gagal, tetapi karena memang ada agenda konstitusional yakni pemilu untuk memilih Presiden, dan Pak Jokowi tidak ikut kontestasi lagi,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dua masalah yang kita hadapi ke depan adalah polarisasi subideologi dan merajalelanya korupsi dan lemahnya penegakan hukum.
“Ingat, dua masalah tersebut sudah terwariskan dari Presiden ke Presiden sehingga tak bisa dikatakan hanya terjadi sekarang, untuk kemudian menuding bahwa pemerintah sekarang gagal. Itu ngaco. Kalau itu dalilnya, logikanya maka semua Presiden gagal karena tak pernah ada yang bisa mengatasi dua hal itu. Mari kita runut,” ucapnya.
Dia melanjutkan, soal korupsi dan penegakan hukum misalnya, tak bisa dibantah bahwa kedua masalah tersebut selalu menjadi masalah bagi semua Presiden.
