BANDA ACEH – Setelah setahun mengalami berbagai insiden di perairan utama Laut Cina Selatan, perselihan Manila dan Tiongkok makin meruncing. Bahkan disebut-sebut perseteruan itu akan melahirkan ‘perang dunia lainnya.Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr akhir pekan lalu mengungkapkan tantangan yang belum pernah terjadi di Laut Cina Selatan memerlukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia berbicara setelah para pejabat Filipina melaporkan Tiongkok menggunakan meriam air terhadap kapal mereka di dua wilayah laut yang disengketakan dalam dua hari berturut-turut.
Saat ini telah terjadi empat kejadian serupa. Dan yang terbaru menyebabkan Filipina mengajukan protes diplomatiknya yang ke-64 terhadap Tiongkok pada tahun ini, dari lebih dari 130 protes sejak Marcos Jr mengambil alih kekuasaan pada Juni 2022.
Apa yang terjadi di Laut Cina Selatan pada 2023?
Mengutip Channel News Asia (CNA), ada beberapa insiden yang dilaporkan oleh Filipina. Antara lain, penjaga Pantai Tiongkok pada bulan Februari mengarahkan laser ‘tingkat militer’ ke awak kapal Penjaga Pantai Filipina. Lebih dari 100 kapal penangkap ikan atau kapal milisi maritim Tiongkok ‘berkerumun’ di perairan sekitar terumbu karang, beting, dan fitur lainnya yang disengketakan, setidaknya pada dua kesempatan terpisah pada bulan Juni dan Desember
Pada bulan September, Tiongkok memasang penghalang terapung setinggi 300 m di dekat Scarborough Shoal di perairan yang diklaimnya, namun Manila menghapusnya dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.
Juga ada peristiwa, kapal-kapal Tiongkok menggunakan meriam air pada bulan Agustus, November dan Desember dalam misi pasokan Filipina yang menurut Beijing telah memasuki perairannya tanpa izin. Bentrokan tersebut juga berujung pada aksi lain yang mengakibatkan tabrakan dan kerusakan perahu setidaknya sebanyak dua kali.
Setiap episode disertai dengan perang kata-kata. Filipina menggambarkan “tindakan pemaksaan yang tidak beralasan” yang dilakukan Tiongkok sebagai pelanggaran hukum internasional, merusak aset maritim, dan membahayakan nyawa awak kapal Filipina.
Sementara Beijing mengatakan pihaknya menerapkan kegiatan penegakan hukum untuk menangani pelanggaran kedaulatan Tiongkok yang “tidak dapat disangkal”. Klaim ini didasarkan pada apa yang disebutnya sebagai “hak bersejarah” atas Laut Cina Selatan.
Apakah Laut Cina Selatan Milik Tiongkok?
Tergantung pada siapa Anda bertanya. Pada tahun 2009, Tiongkok mengumumkan kepada PBB “sembilan garis putus-putus” yang mengklaim lebih dari 80 persen Laut Cina Selatan. Selain Filipina, negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga mengklaim sebagian wilayah lautan luas tersebut, yang berfungsi sebagai jalur maritim penting bagi perdagangan global tahunan senilai lebih dari US$3 triliun, dan sebagai sumber utama penangkapan ikan dan cadangan gas.
Setelah perselisihan antara Filipina dan Tiongkok di Scarborough Shoal pada tahun 2012, Manila membawa masalah ini ke arbitrase di Den Haag pada tahun berikutnya. Filipina ingin Tiongkok mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS, yang menetapkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE suatu negara pada jarak 200 mil laut dari daratan nasional.
Keputusan pengadilan arbitrase yang bersejarah pada tahun 2016 kemudian menyatakan bahwa klaim Tiongkok “tidak memiliki dasar hukum”. Beijing dengan tegas menolak klaim tersebut dan menyebutnya sebagai “batal demi hukum”.
Untuk konteks yang lebih luas, kita harus kembali ke dekade berikutnya – ke tahun 2002, ketika Tiongkok dan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menandatangani deklarasi tidak mengikat yang berisi komitmen untuk tidak menghuni atau mengembangkan wilayah tak berpenghuni di Laut Cina Selatan.
Namun pada tahun 2007 Beijing mulai mengerahkan pasukan maritim dan mendirikan pangkalan militer di kepulauan Spratly yang disengketakan, menurut pengacara Jay Batongbacal, direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut di Universitas Filipina. Pada bulan Desember 2022, laporan media Barat mengatakan Tiongkok sedang melakukan proyek reklamasi baru di Laut Cina Selatan – tuduhan yang dibantah oleh Beijing.
