BANDA ACEH – Demonstran dari kelompok ‘Rakyat Selamatkan Indonesia’ melakukan aksi bakar ban, di depan kantor KPU RI, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Pantauan Tribunnews.com di lokasi, usai melakukan longmarch, massa aksi berkumpul di ruas jalan Imam Bonjol atau tepatnya di depan kantor KPU yang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman.
Massa aksi tak bisa mendekat ke kantor KPU RI, sebab pihak kepolisian memasang pengamanan berupa beton berkawat besi.
Beton itu dibariskan seperti huruf u yang melindungi gerbang kantor KPU.
Selanjutnya, sekira pukul 15.00 WIB, massa aksi mulai melakukan aksi bakar ban. Asap hitam begitu mengepul dan terbawa angin.
Suasana semakin memanas oleh ujaran-ujaran yang disampaikan orator dari atas mobil komando aksi.
Perwakilan massa aksi Rakyat Selamatkan Indonesia, eks Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko menyampaikan ada empat tuntutan dari pihaknya.
Pertama, katanya, tolak hasil pemilu curang.
“Audit TI KPU, diskualifikasi paslon nomor dua, adili komisioner KPU yang telah menipu, berbohong kepada rakyat,” kata Sunarko, saat ditemui di sela-sela aksi, Senin siang.
Diketahui, Soenarko tercatat sebagai satu di antara beberapa Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Terkait aksi hari ini, ia menyebut, tidak digelar untuk kepentingan partainya.
“(Digelar aksi) atas nurani. Enggak ada urusan partai. Enggak ada urusan partai,” tuturnya.
Massa pengunjuk rasa melakukan aksi bakar ban di dekat kantor KPU, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Dalam poster aksi yang tersebar sebelumnya, demo dari organisasi bernama Front Penegak Daulat Rakyat akan dilakukan di KPU RI, Jakart, hari ini.
Massa demo itu dipimpin oleh sejumlah tokoh dari kalangan purnawirawan dan politisi. Di antaranya mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Komandan Korps Marinir Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, dan mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto.
Kemudian, turut direncanakan hadir Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, dan Anggota DPD RI Tamsil Linrung
