Politik-Dinasti-2700216742.webp” width=”640″/>BANDA ACEH – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menolak keras praktik politik dinasti, yang diduga dilakukan Presiden Joko WIdodo (Jokowi).
Semangat reformasi yang menginginkan Indonesia sebagai negara demokrasi, tak berjalan mulus.
“Tentunya sangat disayangkan oleh kawan kawan BEM UIN adalah Indonesia yang disebut negara demokrasi dan negara hukum ini malah diciderai oleh kepala negaranya sendiri yaitu presiden Jokowi,” kata Ketua BEM UIN Palembang Yoga Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (19/12).
Ia mengira, pada awalnya Presiden Jokowi dianggap merupakan sosok pemimpin yang mampu bersentuhan langsung dengan rakyat. Namun, belakangan justru diam-diam mempersiapkan keluarganya untuk berkuasa dengan cara menciderai proses hukum dan demokrasi.
Sebab, pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang dinyatakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terbukti adanya pelanggaran kode etik berat.
BEM UIN pun menggelar aksi mimbar bebas di simpang lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk menentang dan mengecam putusan MK Nomor 90 tersebut.
“BEM UIN menentang dan mengecam putusan MK 90 dan menuntut agar putusan tersebut direvisi karena cacat administratif dan tidak sesuai dengan aturan yang ada apalagi ketua MK adalah paman Gibran itu sendiri,” tegas Yoga.
BEM UIN Palembang juga dengan tegas mengecam upaya presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan. Karena akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
“Proses demokrasi yang ada di negara ini sudah dihancurkan oleh kepala negara itu sendiri, dan dampaknya sangat besar. Mahasiswa dan rakyat sudah tidak percaya lagi terhadap demokrasi yang ada di negara ini,” tegasnya.
BEM UIN Palembang juga menyesalkan sikap penguasa yang tidak netral dan sangat terlihat berat sebelah dengan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, pada ilpres 2024 mendatang.
“Sudah menjadi rahasia umum, ini bukan lagi indikasi tapi ini sudah real bahwa Jokowi sudah menciderai dan mengotak atik demokrasi dan negara ini dengan ikut terlibat di Pemilu 2024, semua orang sudah tahu kok,” pungkasnya.
