Budiman Sudjatmiko: Mungkin Satu Kesalahan Jokowi Dia Jujur

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

BANDA ACEH –  Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo SubiantoGibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko menilai tidak ada yang salah dengan pernyataan Presiden Joko WIdodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh ikut kampanye. Menurutnya, Jokowi memiliki hak Politik untuk menentukan arah dukungan.  

“Mungkin satu kesalahan pak Jokowi dia jujur mengatakan kalau dia individu yang punya rasa, karsa, dan punya asa. Punya rasa, kehendak, dan harapan. Sebagai individu boleh dong,” kata Budiman di Rumah Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Jumat (26/1).

ADVERTISEMENTS

 

“Menurut saya pak Jokowi berbicara sebagai manusia pada umumnya, sebagai warga negara pada umumnya, sebatas presiden tidak mencabut haknya sebagai individu saya kira itu,” imbuhnya.

ADVERTISEMENTS

Budiman mengatakan, Jokowi adalah produk hasil politik. Secara aturan, hak politik seorang presiden tidak pernah hilang.

ADVERTISEMENTS

 

“Joko Widodo adalah seorang makhluk politik, Joko Widodo seorang manusia politik. Tentu saja pak Jokowi berbicara sebagai seorang individual politik ya bukan sebagai kepala negara tapi sebagai individu. Beliau adalah seorang manusia yang punya hati dan pikiran dan punya rasa nyaman,” jelasnya.

ADVERTISEMENTS

 

Sebelumnya,  Presiden Jokowi secara tegas menyatakan bahwa dirinya boleh kampanye dan berpihak dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan di depan salah satu calon presiden (capres), Prabowo Subianto yang tengah mendampingi Jokowi sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

ADVERTISEMENTS

“Presiden itu boleh kampanye, presiden itu boleh memihak,” kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).

ADVERTISEMENTS

 

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh,” lanjutnya.

 

Bagi Jokowi, Presiden merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik. Hal tersebut disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan soal netralitas menteri dalam Pemilu 2024

Exit mobile version