BANDA ACEH – Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Zulfan Lindan sebagai kader menyusul pernyataannya yang menyebut Gubernur Anies Baswedan dipilih Partai Nasdem sebagai calon presiden lantaran menjadi antitesis pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, keputusan menonaktifkan Zulfan Lindan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan praksis dari Partai Nasdem agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan.
Atas dasar tersebut, kata Surya Paloh, Partai Nasdem yang berjati diri Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia bercita-cita ruang politik Indonesia diisi dengan perdebatan produktif dan kualitatif tentang gagasan bagaimana memajukan Indonesia serta mensejahterakan masyarakat.
“Maka dalam setiap gerak dan tindakan politik Partai Nasdem selalu memiliki latar dan landasan pemikiran yang kuat dalam kerangka kebangsaan. Partai NasDem ingin perdebatan politik penh dengan gagasan dan subtansi bukan sekedar kulit yang hanya menimbulkan sensasi dan kegaduhan,” kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/10).
Surya menambahkan bahwa dengan adanya pernyataan miring Zulfan Lindan, maka Nasdem meminta agar dia bertanggung jawab secara individu kepada publik.
“Kepada saudara Zulfan Linda yang beberapa waktu terakhir berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan jauh dari semangat dan jati diri Partai NasDem yaitu mengedepankan politik gagasan,” katanya.
Selanjutnya, DPP Partai Nasdem kemudian memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Linda berupa, pertama, menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem.
“Kedua melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai Nasdem,” imbuhnya.
Peringatan ini, kata Surya, diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai Nasdem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan.
“Sebab Partai Nasdem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat,” pungkasnya.
