BANDA ACEH -Setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo, Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, kini dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri.
Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, pihaknya telah mengajukan pencegahan kepada Dirjen Imigrasi terhadap Gus Muhdlor, agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.
“Benar, pihak yang dicegah Bupati Sidoarjo Jatim,” kata Ali, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/4).
Menurutnya, pencegahan dilakukan agar Gus Muhdlor tetap berada di wilayah Indonesia dan kooperatif hadir ketika dipanggil tim penyidik untuk diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka.
Sebelumnya, pagi ini, Ali mengumumkan pihaknya telah menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka baru, setelah ditemukan bukti keterlibatan.
“Temuan itu diperoleh dari gelar perkara, kemudian disepakati bahwa ada pihak yang dapat turut dipertanggungjawabkan di depan hukum, karena diduga menikmati aliran sejumlah uang,” kata Ali.
Namun KPK belum menyampaikan spesifik peran dan sangkaan pasalnya, sampai kecukupan alat bukti dipenuhi semua oleh tim penyidik.
“Namun kami mengkonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat Bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang,” pungkas Ali.
Gus Muhdlor sendiri sebelumnya telah diperiksa tim penyidik sebagai saksi pada Jumat (16/2) setelah mangkir dari panggilan tim penyidik.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Pertama yang ditetapkan tersangka dan ditahan adalah Siska Wati (SW) selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Pemkab Sidoarjo yang terjaring tangkap tangan KPK pada Kamis (25/1).
Dari perkembangannya, KPK kembali menetapkan tersangka kedua, yakni Ari Suryono (AS) selaku Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo. Ari telah ditahan KPK pada Jumat (23/2).
Dalam perkaranya, Ari memerintahkan Siska untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD, sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang diperuntukkan untuk kebutuhan Ari dan lebih dominan bagi kebutuhan Bupati. Besaran potongan yaitu 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.
Agar terkesan tertutup, Ari memerintahkan Siska supaya teknis penyerahan uangnya dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di 3 bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.
Ari aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif kepada Bupati Gus Muhdlor melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan Bupati.
Khusus pada 2023, Siska mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp2,7 miliar.
