BANDA ACEH -Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar membela eks Gubernur Anies Baswedan soal capaian pembanguan rumah DP 0 rupiah yang masih rendah selama menjabat. Menurutnya, hal ini terjadi bukan sepenuhnya karena salah Anies dan jajaran.
Hasan mengatakan, selama lima tahun menjabat pada 2017-2022 pembangunan kota terhambat selama dua tahun. Penyebabnya adalah pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021 yang mengharuskan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat.
Bahkan, banyak juga anggaran Pemprov DKI Jakarta yang harus dialihkan untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19. Proyek pembangunan rumah DP 0 rupiah juga harus ditunda saat itu.
“Karena apa? Dua tahun itu kan pandemi, jangankan itu, semua pembangunan Jakarta 2020-2021 itu nggak ada sama sekali. Karena anggarannya nggak ada, semua dialihkan ke (penanganan) Covid,” ujar Hasan di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa (8/11/2022).
Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI, sampai 4 Februari 2022, rumah DP 0 rupiah tersedia di Jakarta ada 967 unit dan sudah terjual 885 unit.
Rinciannya, sebanyak 710 unit terjual dari 780 unit di Pondok Kelapa, 38 unit dari 37 unit sudah laku di Bandar Kemayoran, dan 138 dari 149 unit terjual di Sentraland Cengkareng.
Terakhir, Anies sempat meresmikan 1.348 unit Rumah DP 0 rupiah pada Kamis (8/9/2022) sebelum lengser. Rinciannya, sebanyak 868 unit hunian berdiri di Menara Kanaya, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur.
Lalu, sisanya sebanyak 480 unit di Menara Swasana di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dengan demikian, total pembangunan rumah DP 0 rupiah di Jakarta baru berjumlah 2.332 unit.
Sementara itu, Pemprov DKI menargetkan pembangunan rumah DP 0 rupiah sebanyak 10 ribu unit dalam Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 hasil revisi.
“DP 0 rupiah bagus kan. ya pencapaian rendah karena kan tadi, pembangunan tidak karena apa (pandemi),” ucapnya.
Selain itu, permasalahan pembangunan ini juga disebutnya tidak hanya terjadi di Jakarta. Semua kota di dunia ikut terkena dampak dari pandemi Covid-19.
Menurutnya, rencana pembangunan rumah DP 0 rupiah ini harus tetap dilanjutkan meski tidak mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemprov bisa memakai anggaran yang sudah ada atau mencari skema pendanaan lain lewat kerja sama dengan pihak ketiga.
“Program itu kan sudah berjalan, biarpun tidak melampaui target tapi udah berjalan. jangankan dki, nasional juga, jangankan nasional, internasional juga terpuruk,” pungkasnya.
Tak Masuk APBD 2023
Sebelumnya Program rumah Down Payment (DP) 0 rupiah dipastikan tak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2023. DKI bakal mencari pendanaan lain untuk melanjutkan program kebanggan Anies Baswedan saat menjadi Gubernur itu.
Hal ini diketahui dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023. Pendanaan rumah DP 0 rupiah ini tak dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BUMD DKI.
Usai menetapkan KUA-PPAS 2023, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut program rumah DP 0 rupiah tak masuk APBD 2023 karena bukan prioritas. Pihaknya lebih memilih memberikan dana untuk kebijakan prioritas seperti penanganan banjir, macet, hingga ketahanan pangan.
“Kalau (hunian) DP Rp 0, saya rasa, enggak prioritas. Prioritasnya bukan itu (hunian DP Rp 0), prioritasnya ke banjir, macet, sama nanti ketahanan pangan,” ujar Prasetio di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022).
Ketimbang membangun rumah DP 0 rupiah, Prasetio menyebut lebih baik Pemprov mendirikan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).
“Makanya, saya tadi (bilang), lebih bagus ke (pembangunan) rusunawa, ya,” ucap Prasetyo.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI tak mengajukan anggaran untuk rumah DP 0 rupiah. Begitu juga dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya yang hanya mengusulkan PMD sebesar Rp 350 miliar untuk proyek hunian di area transit oriented development (TOD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan awalnya memang sempat ada pengajuan PMD untuk rumah DP 0 rupiah dari Sarana Jaya. Namun, pengajuan dibatalkan karena anggaran sudah ada anggaran untuk program ini di Nuansa Cilangkap dalam APBD 2022.
“Sebenarnya, (usulan) nomor 5 adalah Nuansa Cilangkap yang sudah dianggarkan (dalam APBD) 2022 murni,” jelas Fitria.
Karena tak dapat dana dari APBD 2023, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko mengatakan program rumah DP 0 rupiah akan menggunakan pendanaan lain. Pihak pengembang nantinya akan bertanggung jawab untuk mencari sumber anggaran.
“Secara prinsip pembangunan unit hunian DP Rp 0 tidak menggunakan dana APBD. Tetapi, dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD atau pihak swasta,” tuturnya.
Sarjoko menegaskan, pihaknya hanya menganggarkan dana fasilitasi pembiayaan perolehan rumah (FPPR) dalam RAPBD 2023. FPPR ini merupakan investasi non-permanen yang bertujuan memberikan bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan.
“Dana FPPR yang sudah dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp 550 miliar dan sudah tersalurkan sebanyak Rp 254,8 miliar (dari Rp 550 miliar) untuk 948 penerima manfaat program DP Rp 0,” pungkasnya.