BANDA ACEH – Wakil Ketua DPW CIC Provinsi Aceh, Sulaiman Datu meminta kepada Pj Gubernur Aceh dan Kepala Dinas/Kepala SKPA untuk tidak terjebak dan terkontaminasi dengan adanya isu-isu tundingan miring yang ditujukan kepada Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki serta Stakeholder Dinas/SKPA.
Demikian yang disampaikan Sulaiman Datu kepada HARIANACEH.co.id, Rabu petang (14/12/2022) mengawali percakapannya.
“Setahu saya, ditunjuknya Pj Gubernur Aceh Pak Achmad Marzuki yaitu untuk menjalankan roda pemerintahan. Penunjukan Pj Gubernur ataupun Pj Bupati serta Walikota adalah pimpinan suatu pemerintahan yang ditunjuk langsung oleh penguasa dalam hal ini pemerintah pusat melalui Menteri dalam Negeri dan para Penjabat (Pj) ini bukan hasil demokrasi yang dipilih langsung oleh suara Rakyat, jadi untuk itu dalam rangka menyukseskan pemerintahan Aceh para Penjabat ini berkewajiban menjaga stabilitas politik dan ekomoni dalam rangka menyongsong pemilu 2024 serentak,” Sulaiman Datu mengingatkan.
Menurut anggota KPU/KIP Kota Langsa periode 2003-2008, hal yang disampaikannya adalah hal penting demi berjalannya roda pemerintahan Aceh yang baik dan terkelola dengan benar.
“Kenapa perlu saya ingatkan Pak Achmad Marzuki, karena saya yakin, di kepemimpinan beliau ini, Insya Allah kepemimpinan Pemerintahan Aceh akan dijalankan dengan tata kelola yang benar dan tidak aneh-aneh,” ujarnya.
Terkait soal aksi demonstrasi warga di Banda Aceh yang menyampaikan aspirasinya dan mencuatnya beberapa pemberitaan yang dipublikasikan di beberapa media online menyangkut soal isu-isu keterlibatan pihak keluarga Pj Gubernur Aceh di bisnis pertambangan di Bumi Serambi Mekkah, Sulaiman Datu menyarankan agar Pj Gubernur Aceh menyikapinya dengan bijaksana.
“Bila belakangan ini ada riak-riak pemberitaan di media masa dan online serta media sosial, ditambah lagi munculnya aksi demonstrasi di beberapa Dinas, maka hal itu merupakan hal yang biasa dalam dinamika sosial. Kenapa harus kami ingatkan? dengan adanya kritikan ini berarti akan ada evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang tentu bertujuan agar pemerintah yang dipimpin Pak Achmad Marzuki dapat berjalan dengan baik dan tentu akan berdampak baik pula bagi masyarakat Aceh,” sebut Wakil Ketua DPW CIC Provinsi Aceh itu.
Wakil Ketua CIC Provinsi Aceh, Sulaiman Datu menginginkan agar Pj Gubernur Aceh fokus terhadap kinerja tugas-tugas utama serta mendisiplinkan seluruh jajarannya agar bekerja sesuai tupoksinya.
“Menurut kami bahwa Pj Gubernur Aceh ingin berjalan cepat dan tepat serta sesuai dengan target sasaran, namun jika ada oknum-oknum pejabat yang ingin mengganjal serta tidak bisa mengikuti arah perjalanan roda pemerintahan yang dijalankan Pak Ahmad Marzuki, maka dipersilahkan lengser keprabon dari sekarang sebelum dipecat,” tegas Sulaiman Datu.
Sulaiman Datu meyakini, bahwa Pj Gubernur Aceh saat ini mampu mengelola pemerintah Aceh yang jauh dari perilaku koruptif dan yang terpenting menjaga stabilitas politik dan ekonomi.
“Melihat pengalaman Pak Ahcmad Marzuki yang pernah menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda, tentu tata kelola instansinya sangat berbeda, menimbang environtment yang berbeda pula saat itu. Ketika di kesatuan, tentu ada tongkat komando yang wajib ditaati oleh setiap prajurit tanpa pembangkangan sama sekali. Lalu, ketika memimpin Pemerintahan Aceh tongkat komando itu tidaklah berlaku, karena yang dipimpin adalah warga sipil, karena warga sipillah yang berkuasa di wilayah itu. Ditambah lagi Pak Achmad Marzuki bukanlah dari hasil proses demokrasi atau suara Rakyat. Namun saya yakin, Pak Ahmad Marzuki akan mampu masuk ke dimensi sipil itu dan semoga Pak Pj tetap dalam lindungan Allah SWT dan selalu semagat dalam berkerja serta tidak malu untuk terus bertanya,” tutup Sulaiman Datu.