Jokowi-cawe-cawe-anies-berikan-saran-menohok_375_211.webp” width=”640″/>BANDA ACEH – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan daripada Presiden Joko WIdodo (Jokowi) cawe-cawe pada Pilpres 2024 akan lebih baik bersikap netral karena tidak perlu usaha lebih.
Sebab ada kecurigaan, jika Jokowi tidak mungkin tidak menggunakan fasilitas negara untuk cawe-cawe.
“Netral itu tidak perlu mengeluarkan effort apa pun, tapi kalau intervensi itu harus ada effort,” ujarnya, saat kampanye di Padang, Sumatera Barat, Kamis (25/1/2024).
Karena menurut Anies, jika seseorang apalagi yang memiliki kepentingan terlibat dalam cawe-cawe kampanye, pasti akan mengeluarkan usaha yang berlebihan.
“Kalau mau terlibat itu harus ada effort khusus, jadi menurut saya udah jalankan saja netralitas toh, ini sedang menceritakan sejarah kok, bukan memenangkan salah satu,” tandas dia.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwasanya seorang presiden diperbolehkan untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dia menyatakan hal tersebut merupakan hak demokrasi setiap individu. Akan tetapi ada syarat yang perlu dipenuhi. “Kan demokrasi, hak Politik setiap orang.
Presiden itu boleh loh berkampanye, boleh loh memihak, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh pakai fasilitas negara,” ujar dia, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Alasan tidak boleh memakai fasilitas milik negara lantaran jabatan seperti menteri, hingga presiden adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Itu saja yang mengatur, tidak boleh ada atribut negara. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik,” ungkapnya.
Bahkan, Jokowi menyatakan bahwasanya dalam aturan yang ditetapkan diperbolehkan untuk jabatan menteri hingga presiden untuk turut berkampanye. “Semua itu pegangannya aturan, kalau aturannya boleh ya silakan.
Jangan presiden tidak boleh ini, berkampanye itu boleh, memihak juga boleh, tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tandas dia.
Kemudian, Jokowi mengungkapkan apabila seorang presiden hendak turut berkampanye dan berpihak kepada pasangan calon, maka dia harus mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara
