BANDA ACEH – Menjelang pesta demokrasi lima tahunan dan pemilihan presiden di 2024, kondisi politik di tanah air makin riuh. Mulai dari konsolidasi partai-partai politik hingga kemunculan berbagai deklarasi capres (calon presiden) dari berbagai kelompok.
Terkait kemunculan berbagai deklarasi capres, tampaknya publik harus lebih berhati-hati dalam menanggapi. Sebab, dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia, deklarasi capres itu memiliki dua sisi.
Pertama sisi baik, di mana keberadaan deklarasi membuktikan bahwa masyarakat yang turut antusias dan berperan aktif dalam mencari sosok pemimpin.
Tetapi di sisi lain, keberadaan deklarasi justru bisa digunakan sebagai kampanye hitam dari lawan politik. Dedi mencontohkan deklarasi yang ditujukan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres.
Ada dua deklarasi terakhir yang menjadi sorotan, yakni dari FPI reborn dan Majelis Sang Presiden yang dianggap agenda setingan.
“Artinya antusiasme yang direkayasa yang kemudian berbuah sebagai propaganda hitam. Salah satunya misalkan yang terjadi kepada Anies Baswedan ini,” kata Dedi dalam diskusi daring CrossCheck, Minggu (12/6/2022).
Dedi melihat gerakan deklarasi dari kelompok tertentu menjelang Pilpres 2024 sudah menjadi bagian dari bisnis dan industri. Gerakan-gerakan deklarasi memang seperti ada yang menggerakan.
Ia berujar satu kelompok yang sama bisa melakukan berbagai deklarasi, bahkan untuk tokoh yang berbeda.
“Nah ini kan sudah sangat industrial sekali,” ucap Dedi.
Lebih parahnya, lanjut Dedi, jika kelompok narasi itu memang sengaja digerakan untuk membuat kegaduhan dan sengaja dibuat menjatuhkan tokoh tertentu.
“Ketika orientasinya itu adalah tidak benar, artinya membuat kegaduhan, bahkan menjatuhkan narasi, menjatuhkan reputasi dan juga citra dari tokoh tersebut maka bisa kita masukan ke dalam kategori propaganda hitam itu tadi,” papar Dedi.
Berkaitan dengan adanya deklarasi diduga setting-an untuk mendukung pencapresan Anies, Dedi mengatakan hal itu bisa berdampak terhadap citra Anies.
Anies bisa dirugikan dengan adanya dukungan-dukungan yang dinilai dari kelompok radikal tertentu yang dibenci oleh mayoritas kelompok lainnya.
“Inilah mungkin tujuannya adalah ketika Anies didukung oleh kelompok yang mayoritas dibenci oleh kelompok yang lain, mau tidak mau imbasnya adalah Anies akan ikut dibenci kira kira begitu,” ujar dia.
Dugaan Kampanye Hitam Untuk Anies
Eks Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menduga acara deklarasi yang menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Presiden RI oleh Majelis Sang Presiden sebagai agenda setingan.
Deklarasi itu juga disebut terindikasi sebagai upaya black campain terhadap pihak tertentu. Namun, dia tidak menyebut sosok di balik acara deklarasi tersebut.
“Tampaknya seperti itu (dugaan agenda setting dan black campaign),” kata Ismail melalui pesan singkat, Kamis (9/6/2022).
Ismail mengatakan, dirinya sama sekali tidak mengenal sosok yang mengklaim diri sebagai eks HTI di acara deklarasi tersebut.
Tidak hanya eks HTI, dalam acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan kemarin, ada peserta yang mengaku sebagai eks FPI dan eks narapidana terorisme.
“Saya tidak tahu sama sekali acara itu. Tidak ada pembicaraan sama sekali soal acara seperti itu. Kami juga tidak kenal yang ngaku-ngaku sebagai eks HTI,” tegas Ismail.
Sementara itu, Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin menduga, ada semacam pembusukan opini terkait adanya orang yang mengaku eks FPI. Seolah-olah, FPI hendak dinarasikan mempunyai ambisi politik tertentu.
“Untuk masalah FPI palsu jelas ada yang mau membuat pembusukan opini bahwa FPI mempunyai ambisi politik,” ucap Novel kepada Suara.com, Kamis (9/6/2022).
Novel menegaskan, FPI yang kini mempunyai kepanjangan sebagai Front Persaudaraan Islam (FPI) merupakan gerakan dakwah. Fokusnya di ranah pendidikan dan aksi kemanusiaan.
“Padahal kami hanya gerakan dakwah , pendidikan dan fokus dengan aksi kemanusian,” sebut dia.
Terkait dukungan menjelang Pilpres 2024, Novel menyatakan jika hingga kini PA 212 belum menentukan sikap. Dukungan resmi terhadap salah satu calon baru ada setelah ada ketetapan dari Ijtima Ulama.
