BANDA ACEH -Tidak ada satu pun saksi mengetahui, melihat, atau mendengar dugaan pemerasan, suap, dan gratifikasi Ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Firli, Satria Tunggara dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (11/12).
Di hadapan Hakim Tunggal Imelda Herawati, Satria membeberkan dasar-dasar penetapan tersangka Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya, yakni pemeriksaan saksi-saksi oleh termohon, hasil gelar perkara pada 22 November 2023, bukti foto di lapangan bulutangkis.
Hasil penggeledahan juga tidak ditemukan barang bukti yang relevan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Firli. Surat tertanggal 1 Oktober 2023 berjudul “Kronologi” juga dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan siapa pembuat dan pengirimnya.
“Bahwa merujuk pada fakta pemeriksaan saksi-saksi pada tahapan penyidikan, pemohon praperadilan meyakini, tidak ada satu pun saksi memberikan keterangan yang menyatakan mengetahui, melihat, atau mendengar dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi, atau penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan permasalahan hukum di Kementan pada tahun 2020-2023,” ungkap Satria.
Tak hanya itu, sepanjang proses penyidikan hingga penetapan Firli sebagai tersangka, Satria menyebut bahwa Polda Metro tidak pernah menunjukkan atau melakukan konfrontasi ke Firli terhadap alat bukti lain.
“Seperti saksi, bukti surat atau petunjuk yang dapat membuktikan secara nyata dan jelas apakah Firli telah melakukan dugaan pemerasan, gratifikasi, dan suap,” tutupnya.
