Berdasarkan bukti yang sudah dimiliki pihak DPD PDIP Jawa Barat, Ketua DPC PDIP Purwakarta dianggap telah gagal mendistribusikan dan memasangkan alat peraga kampanye calon presiden Ganjar-Mahfud. Di mana banyak sekali baliho, spanduk, dan APK lain yang tidak didistribusikan kepada para pengurus di daerah sehingga berdampak pada kurang optimalnya sosialisasi di daerah.
Bahkan, baliho yang didistribusikan tanpa disertai biaya pemasangan, padahal, ada biaya pemasangan setiap baliho pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud.
Di sisi lain, berdasarkan keterangan dari pimpinan PAC Plered, Maniis, dan Darangdan, sampai saat ini para pengurus ranting di 3 kecamatan tersebut masih belum menerima SK Ranting. Sedangkan data para pengurus ranting sudah berkali kali diserahkan kepada pihak kesekretariatan maupun Wakil Sekretaris Bidang Internal.
Lagi-lagi, dalam surat tersebut ditulis bahwa hal itu jelas melanggar peraturan partai nomor 09 tahun 2019 mengenai konsolidasi PDIP melalui pembentukan pengurus anak ranting, pengurus ranting, dan PAC.
Menutup mosi tersebut, para pimpinan PAC juga menulis bahwa surat tersebut dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Mereka berharap perjuangan untuk membenahi PDIP khususnya di Kabupaten Purwakarta mendapat dukungan dan restu dari Tuhan YME.
Saat dikonfirmasi soal mosi tidak percaya dan permintaan evaluasi terhadap kepemimpinannya, Jumat (15/3), Ketua DPC PDIP Kabupaten Purwakarta, Sutisna, hanya menjawab, “Tidak ada yang perlu ditanggapi.”
