BANDA ACEH – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima dengan lapang sanksi teguran lisan yang dijatuhkan Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan terhadap dirinya. Hal ini buntut pernyataan Ganjar yang menyatakan siap menjadi calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024.
“Terima kasih dari Pak Sekjen, Dewan Kehormatan, yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan tentu sebagai kader saya taat dan tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki,” kata Ganjar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10).
“Maka ketika di antara situasi seperti ini ada statement yang tadi saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan. Sebagai kader saya terima. Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto,” sambungnya.
Ganjar menyampaikan, terkait Pilpres 2024 dan siapapun nantinya yang akan diusung oleh PDIP, dirinya siap dan patuh terhadap keputusan partai. Mengingat hal terebut merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan Ketum. Jadi, semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju,” tegas Ganjar.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun mengatakan, pihaknnya menjatuhkan sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setelah melontarkan pernyataan siap maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Diketahui, Ganjar dalam wawancara dengan salah satu media nasional menyatakan diri siap maju sebagai capres di pesta demokrasi nanti.
“Kami jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” ucap Komaruddin di kantor DPP PDIP.
Komaruddin menyampaikan, alasan pihaknya menjatuhkan sanksi kepada Ganjar karena yang bersangkutan merupakan kader senior di partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. “Kenapa begitu? Karena beliau ini adalah kader senior,” tegas Komaruddin.
Penjatuhan sanksi itu dilakukan setelah Komaruddin sebagai Dewan Kehormatan PDIP meminta klarifikasi terhadap Ganjar Pranowo. Sebab, pernyataan Ganjar yang menyatakan siap menjadi capres pada Pilpres 2024 mendahului keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
