MEULABOH – Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat melaporkan pengumuman, perekonomian Aceh Barat pada 2021 tumbuh sebesar 5,67 persen atau bergerak naik jika dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 1,87 persen.
Hal itu disampaikan Sekda Marhaban, M.Si pada pembukaan Rapat Paripurna II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat tahun 2022 di ruang sidang Utama DPRK, Senin (18/04/22).
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 5,67 persen, jika dibandingkan capaian tahun 2020 hanya 1,87 persen’.
“Maka dengan demikian laju kinerja-pun ikut naik sebesar 203,20 persen” ucap Marhaban saat membacakan LKPJ Bupati Aceh Barat tahun anggaran 2021.
Ia mengatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh Barat pada tahun 2021 atas dasar harga berlaku (ADHB) juga ikut meningkat yakni sebesar Rp9.9 milyar, atau naik sekitar 23,17 persen dari tahun 2020 sebesar Rp. 8.1 milyar rupiah.
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 tahun 2021 sebesar Rp. 7.4 milyar rupiah, atau naik sekitar 5,67 persen dibanding tahun 2020 hanya sebesar Rp. 7.0 milyar rupiah.
Selanjutnya, Marhaban menuturkan pembangunan manusia di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2021 juga mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Aceh Barat mencapai 71,67 persen meningkat 0,40 persen dibandingkan tahun 2020 yang besarnya 71,38 persen.
Adapun tingkat pendapatan perkapita pada tahun 2021 mencapai 49,79 persen, mengalami kenaikan laju kinerja sebesar 22,03 persen dari tahun 2020 sebesar 40,80 persen.
Sementara, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2021 sebesar 7,09 persen, turun dari tahun 2020 sebesar 7,30 persen. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2021 sebesar 60,05 persen, mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 59,41 persen paparnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat itu juga memaparkan tentang kinerja pelaksanaan APBK tahun anggaran 2021. Ia menjelaskan
pendapatan daerah Kabupaten Aceh Barat awal tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 1.356.183.186.834,00 triliun rupiah, namun sehubungan masih dalam pandemi covid-19 maka pada APBK perubahan target turun menjadi rp. 1.321.062.239.778,00 triliun rupiah dan terealisasi sebesar Rp. 1.302.545.635.341,58 triliun rupiah atau sebesar 98,60 persen dari target yang ditetapkan tuturnya.
Selanjutnya komponen belanja daerah pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada awal tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1.360.415.677.150,00 triliun rupiah, namun pada APBK perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 1.421.161.267.425,91 triliun rupiah. Adapun realisasinya sebesar Rp. 1.338.446.864.092,44 triliun rupiah atau mencapai 94,18 persen dari target yang ditetapkan, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 35.901.228.750,86 milyar rupiah.
Kemudian, pembiayaan daerah tahun 2021 diarahkan pada penggunaan sisa lebih anggaran tahun 2020 untuk menutupi defisit anggaran tahun 2021 dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 113.138.331.826,91 milyar rupiah,
dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 39.304.179,00 juta rupiah sehingga realisasi pembiayaan netto sebesar Rp. 113.099.027.647,91 milyar rupiah.
“Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka terdapat silpa sebesar Rp. 77.197.798.897,05” ujar Marhaban.
Ia mengatakan secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat tetap dapat berjalan secara optimal, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Aceh Barat pungkasnya.[]
Editor : Biro Aceh Barat
