Penulis: Rahmatal Riza**
KONDISI ekonomi Aceh Besar memperlihatkan dominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai pondasi utama perekonomiannya. Keberhasilan pembangunan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah serta dukungan dari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan BPS Aceh Besar bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh Besar pada tahun 2023 adalah 4,20% dan telah melampaui target.
Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, masih marak terjadi kasus pencurian, termasuk raibnya meteran air.
Beberapa unit rumah di salah satu kompleks Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar sudah menjadi korban dari ganasnya ketidakstabilan ekonomi.
Sebut saja Alvi, ia melapor kepada pengurus kompleks dalam group chat Whatsapp pada pukul 05:52 WIB 13 Mei 2024.
“Izin melaporkan. Telah kehilangan 1 unit meteran air di rumah kami.” Alvi juga mengirimkan sebuah foto kondisi sambungan pipa air tanpa meteran di halaman rumahnya.
Ia menyatakan kekecewaannya ketika diharuskan membayar biaya ganti rugi yang menurutnya keputusan tersebut sangat merugikan konsumen.
Menurut masyarakat sekitar, kasus-kasus seperti ini sudah pernah terjadi.
Kasus seperti ini tidaklah langka, dengan masyarakat telah mengkonfirmasi bahwa kejadian serupa sudah pernah terjadi sebelumnya. Ini menandakan bahwa meskipun ada upaya pembangunan ekonomi oleh pemerintah, masih ada masalah yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah dari akarnya.
Akar masalah yang melibatkan keamanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh harus diselesaikan oleh semua pihak.
Walaupun angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan pada tahun 2023, fenomena kehilangan meteran air ini mencerminkan adanya paradoks yang terjadi di lapangan. Penulis menganalisis secara dalam untuk kasus seperti ini yang mengindikasikan adanya kelemahan infrastruktur dan pengawasan yang lemah terhadap instalasi pipa air di masyarakat. Ini juga menyoroti tanggung jawab semua pihak dalam memastikan infrastruktur dasar harus terjaga dengan baik.
Kesenjangan sosial—ekonomi seringkali menciptakan masalah yang besar seperti kriminal. Masyarakat yang merasa tertinggal atau tidak mampu secara finansial cenderung lebih rentan terhadap kasus kriminal seperti pencurian ini.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang meratakan kesenjangan sosial—ekonomi dan memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.
Kerugian juga dialami oleh masyarakat sekitar, dikarenakan saluran pipa air yang tidak memiliki meteran maka air terus mengalir keluar dengan deras ketika tidak ditutup. Sebut saja Pandu, ia menyatakan kekesalannya kepada para korban yang memang dengan sengaja tidak menyumbat saluran meteran airnya yang hilang.
“Harusnya tidak boleh seperti itu, disumbat ketika tidak dipakai. Air semua rumah jadi kecil bahkan nggak naik ke kamar mandi.”
Pernyataan Pandu mencerminkan kurangnya kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial dari beberapa individu dari masyarakat. Meskipun mungkin memberikan keuntungan pribadi dalam hal akses air, hal yang demikian dapat membuat kerugian kepada masyarakat secara menyeluruh dengan mengurangi ketersediaan air.
Dari perspektif solusi, situasi ini menunjukkan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial melalui pendidikan dan advokasi. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan diberikan cara untuk berkontribusi dalam melindungi lingkungan. Program-program pendidikan dapat dilakukan melalui sekolah, komunitas, dan media massa untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif dari ketidakpedulian terhadap sumber daya air.
Selain itu, advokasi kebijakan yang lebih ketat terkait pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur air juga sangat penting. Pemerintah daerah dapat mengadakan kampanye kesadaran dan pelatihan bagi masyarakat untuk mencegah pencurian meteran air serta memperkenalkan teknologi yang lebih aman dan sulit untuk dicuri. Selain itu, insentif bagi masyarakat yang melaporkan tindakan kriminal atau kondisi infrastruktur yang rusak juga dapat diberikan, untuk mendorong partisipasi aktif dari warga.
Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan teknologi canggih untuk pengamanan meteran air juga bisa menjadi solusi jangka panjang. Teknologi seperti sensor deteksi pencurian dan sistem pelaporan otomatis dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi kerugian akibat pencurian. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, permasalahan pencurian meteran air dapat diminimalisir, serta kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi semua pihak.
Dalam kasus kehilangan meteran air, penegakan hukum dan keadilan menjadi kunci. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efektif, sehingga pelaku kejahatan tidak merasa bebas untuk melakukan tindak kriminal.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan terkait biaya ganti rugi atau kompensasi bagi korban mencerminkan kebijakan yang adil dan memenuhi kesejahteraan serta keadilan masyarakat. Perlu adanya mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga korban pencurian dapat melaporkan insiden dengan cepat dan mendapatkan respon yang tepat dari pihak berwenang.
Penegakan hukum yang tegas dan transparan tidak hanya memberikan rasa aman kepada masyarakat, tetapi juga menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Pemerintah bisa bekerja sama dengan aparat keamanan setempat untuk meningkatkan patroli di daerah rawan pencurian dan memanfaatkan teknologi seperti CCTV untuk memantau aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, penyediaan bantuan hukum bagi korban yang mungkin kesulitan dalam proses pelaporan dan klaim ganti rugi juga penting, agar hak-hak mereka terlindungi dengan baik.
Analisa penulis menunjukkan bahwa kebijakan ganti rugi harus mempertimbangkan kondisi ekonomi korban. Skema pembayaran yang fleksibel dan tidak memberatkan dapat membantu korban bangkit dari kerugian yang dialami. Pemerintah bisa mempertimbangkan subsidi atau bantuan finansial bagi keluarga yang kurang mampu sebagai bentuk keadilan sosial.
Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya dan menjaga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak.[]
**). Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry