BANDA ACEH – Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang bersedia memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan. Namun, dia meminta publik tidak memahaminya bahwa PGI menyediakan diri untuk ikut dalam pengelolaan tambang.
Dia menegaskan, sejak awal pihaknya menyampaikan bahwa lembaga keagamaan memiliki keterbatasan untuk urusan itu. ’’Saya juga mengimbau lembaga keagamaan untuk fokus pada pembinaan umat,’’ tuturnya.
Meski demikian, Gomar menghormati keputusan lembaga atau ormas keagamaan yang memilih memanfaatkan kesempatan dari pemerintah tersebut. ’’Tetapi, menyangkut PGI, kami belum memiliki sikap resmi,’’ katanya.
Dia menjelaskan, PGI justru sedang mengkaji kebijakan tersebut karena masih diliputi beragam kontroversi. Dia menegaskan, urusan tambang bukan bidang pelayanan PGI. Benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki PGI.
Di sisi lain, lanjut Gomar, selama ini PGI justru aktif mendampingi korban-korban kebijakan pembangunan. Termasuk korban usaha tambang di sejumlah daerah. Karena itu, jika ikut menjadi pelaku usaha tambang, PGI berpotensi berhadapan dengan diri sendiri. Dan akan sangat rentan kehilangan legitimasi moral.
Pada bagian lain, suara dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) –organisasi uskup-uskup gereja Katolik di Indonesia– disampaikan Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migran, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan WKI Rm Marthen Jenarut.
’’Prinsipnya, KWI tidak akan mengambil tawaran sebagai pemegang WIUPK/IUP pertambangan. Sebab, KWI konsisten pada urusan keagamaan, pewartaan, dan pelayanan,’’ katanya kemarin.
Dia menyampaikan, KWI memilih sikap tegak lurus dan konsisten sebagai lembaga keagamaan. Dengan agenda utama melakukan pewartaan dan pelayanan untuk terwujudnya tata kehidupan yang bermartabat.
Dia menjelaskan, KWI selalu memegang prinsip kehati-hatian. Jadi, segala tindakan dan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip pelayan gereja Katolik.
Marthen menyatakan, KWI lebih memilih untuk memantau secara kritis dan bijak berbagai realitas pembangunan yang sedang berlangsung. KWI terus menyuarakan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan
