BANDA ACEH – Pakar komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso untuk memenangkan Ganjar Pranowo, semakin mengkhawatirkan dan menguatkan dugaan adanya intervensi aparat negara dalam Pilpres 2024.
“Kalau pakta Integritas itu benar, tentu layak dipersoalkan netralitas aparat negara pada Pemilu 2024. Setidaknya layak dicek ulang apakah semua Pj Bupati, Pj Wali Kota, dan Pj Gubernur juga menandatangani pakta integritas sebagaimana dilakukan Pj Bupati Sorong,” terang Jamiluddin kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (14/11/2023).
Jika memang seluruh Pj menandatangani dokumen ini, maka sudah sepatutnya jabatan mereka dianulasi oleh Presiden Joko WIdodo (Jokowi). Termasuk juga, pejabat dari lembaga lainnya yang terlibat.
“Mereka ini tidak akan dapat bersikap netral pada Pilpres 2024. Sebab, salah satu poin dari pakta integritas itu siap mencari dukungan dan kontribusi pada Pilpres 2024, untuk kemenangan salah satu capres di Kabupaten Sorong,” ujarnya.
Ia juga meminta Jokowi untuk segera memerintahkan aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri hal ini. Dalang atau insiator di balik pakta integritas ini harus diungkap.
“Selain itu, perlu juga dicari inisiator dan pelaksana di lapangan sehingga pakta integritas terwujud. Hal ini diperlukan agar diketahui siapa sesungguhnya aktor dan pelaksana yang menginginkan adanya pakta integritas,” tuturnya.
“Mereka ini harus diberi sanksi berat, termasuk memecat mereka dari jabatannya. Hanya dengan begitu, netralitas pejabat di daerah dapat diwujudkan dalam Pilpres 2024,” ucap Jamiluddin menambahkan.
Diketahui, berbarengan dengan kabar terjaringnya Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), beredar juga pakta integritas yang mengharuskan Yan memenangkan capres Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong saat Pilpres 2024.
Dalam salinan pakta integritas yang diterima Inilah.com, Senin (13/11/2023) malam, tertera tanda tangan Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban pada Agustus 2023. Terdapat beberapa poin kesepakatan dalam pakta integritas tersebut.
Poin pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong. Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
Kemudian yang bikin heboh, poin keempat. Isinya, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong. Terakhir, yang kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini.
