Dokter Hasto juga mengatakan bahwa tugas BKKBN sangat simpel. Pertama, menjaga Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Kedua, bagaimana menciptakan keluarga berkualitas.
Untuk menjaga pertumbuhan penduduk seimbang, BKKBN menggunakan indikator Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total rata-rata. Disebutkan, TFR Indonesia di 1971 sebesar 5. Bahkan ada yang melahirkan 6 hingga 10 anak.
“Dulu, anaknya banyak. Tetapi dengan program pemerintah yang luar biasa dengan jargon ‘Dua Anak Cukup’, angka rata-rata perempuan melahirkan ditargetkan 2,1 tercapai di 2024. Ternyata di 2022 TFR sudah menyentuh angka 2,18,” jelas dokter Hasto.
Atas capaian ini, dokter Hasto menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas lapangan sebagai ujung tombak di lapangan, meski disparitas masih terjadi. Ada daerah yang TFR-nya sudah 2,1, seperti di Jawa, Bali, DI Yogyakarta , DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Namun di sejumlah daerah secara keseluruhan frekuensi kehamilan masih cukup memprihatinkan, seperti NTT dan Papua.
“Kesenjangan ini harus bisa dikurangi,” tandas dokter Hasto.
Di bagian lain sambutannya, dokter Hasto menyatakan mendukung apa yang menjadi target Menteri Kesehatan terkait Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB menjadi indikator derajat kesehatan bangsa.
“Satu bangsa dinilai derajat kesehatannya baik kalau AKI dan AKB nya juga baik. Dan dengan KB yang baik dan program yang ada, akan menurunkan AKI dan AKB,” jelas dokter Hasto.
Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian, dalam pandangan dokter Hasto, adalah bagaimana pergerakan Age Specific Fertility Rate (ASFR) rentang usia 15-19 tahun. Ternyata, dari tahun ke tahun angkanya turun cukup signifikan. “Setiap 1000 perempuan kalau ditanya sudah hamil atau melahirkan yang menjawab saat ini di angka 20,” jelas dokter Hasto.
Bonus Demografi
Turunnya TFR membuat dependency ratio antara penduduk yang bekerja dan tidak bekerja dan konsumtif semakin turun. Terbukti, tahun 2020 dependency ratio mencapai angka 44,33. Artinya, 100 penduduk yang bekerja menanggung hanya 44 penduduk yang tidak produktif.
Puncak bonus demografi ini sesungguhnya sudah terjadi di 2020. “Kita sering mengatakan bahwa negara ini tengah memasuki bonus demografi. Tetapi secara nasional sebetulnya kita sudah pelan-pelan meninggalkan “window opportunity’ bonus demografi. Hanya saja satu provinsi dengan provinsi lainnya tidak sama,” ujar dokter Hasto.
Dengan demikian, dokter Hasto mencoba meluruskan posisi puncak bonus demografi yang ternyata tercapai lebih awal dibanding proyeksi tahun 2015 yang ketika itu diproyeksikan puncaknya terjadi di 2030.
Kenapa bonus demografi maju. Menurut dokter Hasto, karena TFR nya turun. Selain itu, tren orang nikah menurun signifikan. Sepuluh tahun lalu pernikahan terjadi sebanyak 2 juta pertahun. Saat ini turun menjadi 1,5 juta pertahun.
Tahapan bonus demografi memang tidak merata antar provinsi. Ada provinsi yang sudah masuk tahapan bonus demografi, ada yang sedang berjalan, ada yang agak memprihatin seperti NTT. Bahkan provinsi tersebut belum bisa diramal kapan bonus demografinya dicapai.
“Khusus NTT harus mempunyai perencanaan yang betul-betul mempertimbangkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan,” terang dokter Hasto, seraya menambahkan bahwa secara teoritis bisa puncak bonus demografi bisa dimundurkan dengan cara melakukan pengereman atas TFR.
Selain itu, meningkatkan kualitas SDM, mau tidak mau harus dilakukan. Ketika kualitas meningkat, bonus demografi akan dicapai
Terkait pertambahan aging population, dokter Hasto berucap, akan otomatis terjadi karena angka harapan hidup penduduk Indonesia meningkat. Yang pasti, tidak ada program pemerintah untuk mengurangi populasi lansia, kecuali pengendalian kelahiran (bayi) melalui pemakaian kontrasepsi.
“Kita harus berhati-hati menghadapi aging population, di mana ‘sandwich generation’ harus menanggung beban. Kalo sandwich generationnya tidak berkualitas memang cukup berat (bagi bangsa ini untuk maju),” terang dokter Hasto.
Keluarga Berkualitas
