BANDA ACEH – Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah diterapkan pemerintah, hanya pembatasan distribusi BBM bersubsidi yang belum dilakukan.
“Subsidi beda dengan bantuan sosial (Bansos). Itu tugas pemerintah dalam menjaga masyarakat dari masalah sosial ekonomi yang terjadi,” kata Hery kepada Disway.id, Minggu 4 Agustus 2022.
Jadi menghapus atau mengalihkan subsidi energi ke bansos berpotensi maladministrasi karena dalam UU energi dan uu migas mengatur subsidi energi.
“Kalau mengalihkan atau meniadakan subsidi energi itu harus merevisi pasal dari UU energi dan UU migas,” imbuhnya.
jadi sambung dia, konsentrasi pemerintah tinggal ke pembatasan distribusi BBM bersubsidi dengan revisi Perpres tersebut
Kalau kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar tidak dilakukan maka kasus jebolnya kuota BBM bersubsidi akan terus berlanjut.
Kelompok mampu lebih banyak menggunakan BBM bersubsidi tersebut maka akan merugikan masyarakat tidak mampu. “Ini yang saya maksud katagori maladministrasi,” ujarnya.
Saat ini mobil pribadi dan industri memang paling banyak minum pertalite dan solar dari segi volume BBM, tapi dari segi jumlah kendaraan sepeda motor paling banyak bergantung pertalite.
Keputusan pemerintah untuk tetap menaikan harga BBM bersubsidi dianggap sama saja mencekik rakyatnya sendiri.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah benar-benar tidak memiliki empati.
“Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan mencekik masyarakat miskin yang sudah terhimpit beban hidup akibat efek pandemi yang belum tuntas,” kata Netty dilansir Minggu 4 September 2022.
Menurut Netty, imbas kenaikan BBM memiliki efek domino terhadap kenaikan harga barang pokok dan berbagai komoditas sehingga keluarga pra sejahtera yang menjadi wajah ‘wong cilik’ makin sulit memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
“Selain itu, upaya pemerintah dalam berbagai program nasional, seperti, penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu, terancam gagal karena rakyat tidak memiliki daya beli yang cukup,” kata Netty.
Lebih lanjut Netty mengatakan, pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, UMKM, sopir angkutan, pedagang keliling akan semakin sulit bertahan hidup akibat kenaikan BBM bersubsidi ini.
Kebijakan pemerintah memberikan bantalan berupa bantuan subsidi upah atau pun BLT, kata Netty, tidak sebanding dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi.
“Ini penyelesaian instan yang tidak efektif menutup dampak kenaikan,” kata Netty yang juga Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial.
Menurut Netty, Pemerintah seharusnya mencari terobosan untuk menambah anggaran dengan melakukan penghematan, menekan kebocoran, dan menunda pengeluaran pos infrastruktur yang tidak mendesak.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax.
Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.
Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
Anggota DPR RI Diah Nurwitasari merespon kebijakan Pemerintah yang bersikeras menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurut Diah pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya yang baru saja akan bangkit pasca pandemi Covid-19.
“Innalilahi Wa Inna ilaihi Roojiuun. Pemerintah benar-benar tidak mendengarkan suara rakyat. Pemerintah benar-benar tidak peduli lagi dengan kondisi masyarakat.” kata dia.
“Ini sangat bertolak belakang dengan jargon Pemerintah ‘Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’. Ternyata yang dilakukan Pemerintah malah menambah beban rakyat,” ungkap Diah dikutip Minggu 4 September 2022.
Diah menambahkan sebenarnya banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikan harga BBM bersubsidi.
“PKS sendiri sudah sering memberikan masukan kepada Pemerintah termasuk salah satunya adalah Pembatasan. Pembatasan disini maksudnya pengetatan dan pengelompokan kendaraan yang bisa menggunakan BBM bersubsidi,” kata politikus PKS tersebut.
