BANDA ACEH – PDIP menyentil Presiden Jokowi soal nepotisme dengan mencalonkan orang-orang terdekatnya pada jabatan publik.
Bahkan orang dekat Jokowi yang maju Pilkada juga dibahas.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyindir kebiasaan Jokowi menunjuk orang-orang dekatnya ketika menjabat sebagai wali kota Solo untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan.
Menurut Hasto, salah satu syarat mengisi jabatan strategis saat ini adalah harus mengenal Jokowi sejak ia menjadi wali kota Solo.
“Di dalam penempatan jabatan strategis pun kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo, ini kan antimeritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan,” kata Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3).
Untuk diketahui, ada cukup banyak pejabat di posisi strategis yang sudah dekat dengan Jokowi sejak sama-sama bertugas di Solo.
Bahkan mereka disebut sebagai ”Geng Solo”. Beberapa di antaranya adalah Menko Polhukam dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang menjabat sebagai Komandan Lanud Adi Soemarmo pada 2010-2011.
Kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang pernah menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 0735/Surakarta.
Lalu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang merupakan Kapolres Kota Surakarta pada tahun 2011.
Hasto menuding telah Jokowi berkhianat pada nilai-nilai yang mengedepankan proses dan perjuangan, tetapi malah melakukan nepotisme.
“Muncullah hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju,” kata dia.
Eks Ajudan dan Asisten Pribadi Jokowi, Devid Agus Yunanto Ikut Kena Sentil
Hasto turut menyebut nama mantan asisten pribadi Jokowi, Devid Agus Yunanto, yang kini digadang-gadang menjadi calon bupati Boyolali.
“Nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya sekretaris Pak Jokowi, Devid, dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PDI
Perjuangan yang selama ini membesarkan,” ujar Hasto.
Ia mengatakan, sikap Jokowi tersebut merupakan tindakan yang anti terhadap
meritokrasi dan hukum.
Dia menuturkan, Jokowi melakukan abuse of power di sisa masa jabatannya karena tahu kondisi kekuatan PDIP.
Apalagi hingga saat ini, Jokowi masih berstatus kader PDIP.
“Kenapa Pak Jokowi pada akhirnya memutuskan langkah untuk melakukan kecurangan masif melalui abuse of power dari presiden, dari hulu ke hilir, karena kita melihat beliau kan tahu persis kondisi PDI Perjuangan,” ujar Hasto.
Simak Profilnya
Baliho bergambar wajah Devid Agus Yunanto, asisten pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjamur di wilayah Kabupaten Boyolali.
Tampak baliho terpasang di Bangak, Banyudono, jalan raya Solo-Semarang dan lainnya.
Baliho tersebut dilengkapi dengan tulisan ‘Devid Calon Bupati Kota Susu’, dan ‘Wayahe Devid Tampil’.
Devid menjadi satu di antara yang meramaikan bursa Pilkada Boyolali 2024.
Ia digadang-gadang maju menjadi calon bupati Boyolali dan siap melawan PDIP.
Respons PDIP Boyolali
PDIP, seperti diketahui, telah menguasai Boyolali sejak 20 tahun terakhir.
Apalagi, jika dilihat perolehan kursi DPRD Boyolali, partai di luar PDIP masih bisa mengusung calon bupati-calon wakil bupati.
“Kalau dilihat hasilnya seperti ini kan dari hasil Pileg tidak memungkinkan untuk melawan kotak kosong,” kata Ketua DPC PDIP Boyolali, Susetya Kusuma Dwi Hartanta.
Keinginan PDIP untuk mengulang Pilkada 2019 yang hanya musuh kotak kosong tertutup.
Pada 2019 lalu, PDIP yang mengusung Bupati dan Wakil Bupati M. Said Hidaya-Wahyu Irawan tak ada yang ‘bisa’ melawan.
Sebab, 35 dari 45 kursi dewan dikuasai PDIP.
Sementara ini perolehan kursi saat ini, PDIP memperoleh 36 dari 50 kursi.
Sisa 14 kursi masih lebih dari cukup untuk mengusung paslon.
Golkar, PKS, Gerindra dan PKB jika bersatu atau salah satu dari partai itu tak mau koalisi masih bisa untuk melawan PDIP.
Termasuk kemungkinan mau mengusung Devid yang balihonya sudah tersebar dimana-mana.
Susetya pun menyebut itu sebuah kebebasan berpolitik.
“Inilah demokrasi, siapapun boleh dipilih dan memilih,” katanya.
