BANDA ACEH -Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Penajam, Passer Utara, Kalimantan Timur, merupakan terobosan Presiden Joko WIdodo.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, merespons wacana beberapa pihak yang ingin membatalkan kebijakan pemindahan Ibukota Negara (IKN) jika menang pemilu.
Menurutnya, pemindahan IKN seharusnya dipahami sebagai solusi mengurangi ketimpangan pembangunan Jawa dan luar Jawa.
“Masalah kita selama ini adalah pembangunan dipusatkan di Pulau Jawa. Terobosan Presiden Jokowi dengan IKN ini adalah upaya pemerataan pembangunan, agar saudara-saudara kita di luar Jawa bisa menikmati kemajuan dan pembangunan,” kata Eddy kepada wartawan, Senin (27/11).
Eddy merasa aneh dengan pihak-pihak yang ingin membatalkan IKN. Dia memandang ide tersebut justru mundur karena membiarkan pembangunan tetap terpusat di Jakarta.
“Kajian Bappenas menunjukkan beban Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pusat pemerintahan sudah terlalu berat. Harus ada upaya memisahkan pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Seperti pemisahan Washington DC dan New York, Sydney dan Canberra, atau Beijing dengan Shanghai sebagai salah satu pusat bisnis di Tiongkok,” paparnya.
Lebih lanjut, Pimpinan Komisi VII DPR RI ini mengingatkan, salah satu dampak yang menjadi kebijakan pemindahan ibukota adalah, beban Jakarta yang begitu berat dan degradasi lingkungan hingga polusi udara.
“Polusi udara dan efek rumah kaca menyadarkan kita bahwa beban Jakarta terlalu berat sehingga menimbulkan dampak lingkungan. Belum lagi kepadatan penduduk yang tinggi yang kemudian berpotensi menyebabkan masalah sosial,” ucapnya.
Eddy pun memastikan PAN dan Prabowo-Gibran akan melanjutkan kebijakan pembangunan IKN Nusantara dengan terus menerima masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan program ini.
“Ketimpangan Jawa dan luar Jawa serta ketimpangan desa-kota ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Karena itu Prabowo-Gibran berkomitmen melanjutkan kebijakan pemindahan Ibukota Negara sekaligus terus mempercepat pemerataan pembangunan untuk seluruh Indonesia,” demikian Eddy Soeparno.
