BANDA ACEH – Nama Silmy Karim menjadi sorotan saat namanya lulus dalam daftar pengumuman seleksi administrasi pada Rabu, 19 Oktober 2022 calon Dirjen Migrasi.
Kelulusan Silmy Karim itu diketahui melalui laman https://www.kemenkumham.go.id.
Silmy menduduki nomor 1 yang lulus dari 29 nama lainnya sebagai peserta yang mendaftar posisi Dirjen Imigrasi jalur non-ASN.
Pengumuman tersebut dikeluarkan dan ditandatangani Sekjen Kemenkumham Andap Budhi Revianto.
Lantas, siapa sosok Silmy Karim?
Februari 2022, publik dikejutkan dengan pengusiran Silmy oleh DPR karena telah menantang DPR.
Silmy Karim diusir langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi pada 14 Februari 2022.
Hal itu bermula ketika Bambang menyoroti pabrik blast furnace Krakatau Steel yang operasinya dihentikan.
Namun, di tengah Bambang berbicara, Silmy memotong pembicaraan hingga membuat Bambang geram dan mengusir bos Krakatau Steel itu.
Sebelum menjadi Dirut Krakatau Steel, Silmy pernah menjabat di perusahaan BUMN lainnya, yakni sebagai Dirut PT Pindad (Persero) pada Desember 2014 hingga Agustus 2016.
Kemudian menjabat sebagai Dirut PT Barata Indonesia pada Agustus 2016 hingga September 2018.
Berikut karir Silmy Karim di pemerintahan:
Anggota Dewan Analis Strategis BIN pada 2013-2015, Komisaris PT PAL Indonesia (Persero) pada 2011-2014.
Selanjutnya, Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan (2010-2014), Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2010-2011.
Selanjutnya, Anggota Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI pada 2010-2011, Anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI pada 2008-2009.
Terakhir, Anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI pada 2007-2008.
Sementara itu, Silmy juga pernah mengenyam pendidikan di Nato School, Jerman, Harvard University dan Postgraduate School di Amerika Serikat.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Maret 2021, Silmy Karim memiliki harta kekayaan senilai Rp 205 miliar.
Munculnya nama Silmy Karim, menjadi sorotan publik.
Pihak swasta yang lulus Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan PImpinan Tinggi Madya Direktur Jenderal Imigrasi untuk kalangan Non-PNS disebut-sebut titipan istana.
Memang perekrutan Non PNS untuk menjadi JPT baik Utama maupun madya pada kementerian atau Lembaga sah saja.
Namun Imigrasi memiliki catatan tersendiri, mengingat adanya tugas tugas keamanan dan menyangkut rahasia negara.
