BANDA ACEH -Kerusuhan di ibu kota Dhaka, Bangladesh semakin tidak terkendali dengan massa yang sudah sampai menggeruduk istana Perdana Menteri, Sheikh Hasina.
Video yang dirilis TV Bangladesh pada Senin (5/8) memperlihatkan massa yang menyerbu istana, menjungkirbalikkan perabotan, memecahkan pintu kaca, dan membawa pergi buku-buku dan barang-barang lainnya, termasuk seekor ayam hidup.
“Saya berada di dalam Istana Ganabhaban. Ada lebih dari 1.500 orang di dalam istana. Mereka memecahkan perabotan dan kaca,” ungkap jurnalis Bangladesh Yeasir Arafat.
Sumber yang dekat dengan Hasina mengatakan bahwa wanita berusia 76 tahun itu telah meninggalkan Dhaka bersama saudara perempuannya ke tempat yang lebih aman.
Dalam pidatonya kepada rakyat, Jenderal Waker-Uz-Zaman, Kepala Staf Angkatan Darat, mengonfirmasi bahwa PM Hasina telah mengundurkan diri dan bahwa pemerintah sementara kini akan menjalankan negara.
Ia mendesak warga negara untuk tetap percaya kepada tentara, yang katanya, akan mengembalikan perdamaian ke negara tersebut.
“Kami juga akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuk setiap kematian dan kejahatan yang terjadi selama protes,” katanya, sambil menyerukan kepada masyarakat untuk bersabar dan menghentikan segala bentuk kekerasan dan vandalisme.
Protes di negara itu dimulai bulan lalu di mana mahasiswa menuntut agar kuota PNS 30 persen untuk keluarga veteran perang Bangladesh dihapuskan.
Namun demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan nasional dan menjadi pemberontakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Hasina dan partai Liga Awami yang berkuasa.
Hampir 300 orang tewas di tengah protes selama berminggu-minggu yang berusaha ditumpas oleh pihak berwenang.
Aksi unjuk rasa meningkat meskipun tuntutan penghapusan kuota PNS telah dikurangi oleh pengadilan tinggi Bangladesh.
Pekan ini demonstran yang tidak puas mendesak agar Hasina mundur dari jabatannya.
Protes hari Minggu (4/8) mengakibatkan 101 orang, termasuk 14 polisi.
Hasina telah memerintah Bangladesh sejak 2009 dan memenangkan pemilihan umum keempat berturut-turut pada bulan Januari setelah pemungutan suara tanpa oposisi yang nyata.
Pemerintahnya dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia menyalahgunakan lembaga negara untuk memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan dan membasmi perbedaan pendapat, termasuk melalui pembunuhan di luar hukum terhadap aktivis oposisi.
