NasDem di Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk Kurangi Goncangan Hak Angket” border=”0″ data-original-height=”360″ data-original-width=”640″ height=”225″ loading=”lazy” src=”https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj99OEPBPXkvC2G8kJxzIb3Ra4ZZJo3yDJR1cTfpFEMcGOj4-_5haegaio3mTd7rvtme4hNcl9GWC-2UHUMh6pucyvTVLjYabi3kgPmWXNS0llVZUhGebtsmMbGSxSikoxpY6YXJloaL9owaT5YnDbY8AmWbbdTGYfeD7S3vfIgJBr7qjhbz0VzlMSdzcxV/w400-h225-rw/,ov%5Bpd.jpeg” width=”400″/>BANDA ACEH – Rumor penawaran dua kursi kabinet untuk Partai Nasdem dalam pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka mendatang dianggap bertujuan untuk mengurangi goncangan selama Pilpres 2024. Termasuk menahan rencana menggulirkan hak angket pemilu di DPR RI.Menurut Pengamat Politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, jika rumor Nasdem dapat kursi menteri di Koalisi Indonesia Maju benar terjadi, maka Nasdem dinilai punya peran sebagai penentu. Mengingat, Koalisi Indonesia Maju merasakan betul adanya goncangan selama proses Pilpres 2024.
“Goncangan itu muncul dari adanya protes sebagian publik Indonesia atas dugaan kecurangan pilpres yang kemudian bergulir menjadi penggunaan hak angket oleh parpol yang kandidatnya kalah. Penawaran kursi menteri kepada Nasdem ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi goncangan itu,” kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/3).
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menduga, jatah dua kursi menteri bagi Nasdem berkorelasi dengan menguatnya usulan penggunaan hak angket yang berpotensi dimotori oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Dengan kompensasi dua kursi menteri, Nasdem diharapkan tidak ikut serta mendukung usulan penggunaan hak angket,” pungkas Wildan. rmol news logo article
