BANDA ACEH – Dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan juga dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Komisi II memberikan tiga catatan penting terkait pembangunan kapasitas aparatur desa yang selama ini diabaikan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengharapkan, proyek pembangunan IKN dan penataan kota serta kapasitas aparatur desa untuk IKN harus didasari dengan pembangunan karakter SDM.
“Selama ini kalau diperhatikan treatment yang dilakukan jauh lebih banyak ke aspek teknikal, sehingga muncullah istilah bimbingan teknis. Saya kira kita harus naik satu tingkat lagi yaitu ke arah pembangunan watak dan karakter,” kata Yanuar lewat keterangan tertulisnya, Jumat (23/9).
Yanuar menegaskan, anggaran dana desa yang sudah turun dan infrastruktur di banyak tempat juga lebih baik dari sebelumnya, sehingga sudah waktunya fokus perhatian ke pembangunan kapasitas aparatur desa.
“Karena kuncinya di situ. Uang mungkin bisa banyak tiap tahun menggelontor, tapi kalau kapasitas aparaturnya tidak kompatibel dengan itu juga menjadi masalah. Saya sering mendengar keluhan aparatur di daerah semuanya klasik, menunggu dari pusat, semua menanti anggaran dari Kabupaten, Provinsi, dan anggaran nasional APBN,” urainya.
Legislator dari Fraksi PKB ini menilai jarang sekali kita mendengar inovasi, terobosan, memiliki ide-ide yang bisa menyelesaikan masalah sosial kesejahteraan di daerahnya, sehingga perlu adanya pembangunan karakter SDM di daerah.
“Padahal, di lingkungannya itu terdapat banyak sumber daya dan potensi, tapi karena pikirannya lebih banyak ke atas jadi persoalan yang seharusnya bisa diatasi malah terabaikan,” ucapnya.
Yanuar mencontohkan, bila suatu desa mempopulerkan branding sebagai desa nangka, yaitu desa yang menghasilkan buah nangka sebagai unggulan komoditasnya. Ia mengilustrasikan, 500 pohon nangka ditanam dengan potensi panen satu pohon menghasilkan 50 buah yang harga per buahnya sekitar Rp150 ribu untuk kualitas super, maka desa tersebut akan mendapatkan pemasukan hingga miliaran rupiah saat panen.
Kemudian, hal berikutnya adalah soal desain penataan daerah di mana ia mengusulkan agar mendalami ulang desain otonomi daerah diletakkan di provinsi, harus terkait dengan sistem politik atau sistem hubungan pusat dan daerah, termasuk mengkaji hubungannya dengan sistem pemilihan kepala daerahnya.
“Tapi yang ringan-ringan seperti itu tidak menjadi atensi, saya tidak tahu apa pikirannya tidak sampai kesitu atau bagaimana. Jelas ini bukan infrastruktur, bukan kurangnya dana desa, tapi ini soal kapasitas manusia. Jadi saya usul hari ini kita harus memberi perhatian yang jauh lebih besar kepada peningkatan kapasitas aparatur desa,” katanya.
