BANDA ACEH -Sebuah wacana kembali dilempar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, setelah gagal menyuarakan isu penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Dengan alasan potensi polarisasi, Cak Imin mengusulkan agar pasangan calon (paslon) capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 cukup satu paslon, apabila upaya parpol menghadirkan 3 paslon tak berhasil.
Gagasan Cak Imin ini ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah.
Fahri menilai, apa yang disampaikan Cak Imin tersebut bisa diartikan sebagai permainan politik sejumlah orang yang memiliki kendali mengatur kontestasi Pilpres.
Pasalnya, untuk mengusung capres dan cawapres haruslah dilakukan parpol, tapi dengan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold minimal 20 persen kursi di DPR RI atau 25 persen perolehan suara parpol di pemilu sebelumnya.
“Semua tiket sudah terjual karena tiketnya sudah kadaluwarsa dan rakyat enggak ikut apa-apa alias nonton saja, ” ujar Fahri melalui akun Twitternya, Senin (2/5).
Meski begitu, Fahri menduga ujung-ujungnya kontestasi Pilpres 2024 akan diatur jumlah pemainnya oleh para pihak yang memiliki kuasa.
Dari situ, dia mencap usul Cak Imin sebagai suatu settingan yang dimunculkan untuk kontestasi Pilpres 2024 yang tak memiliki makna demokratis.
“Tiket palsu itu ada di tangan segelintir orang yang memutuskan calon 1 atau 2 untuk sebuah sandiwara. Seolah Pilpres tapi hanya drama pemungutan suara, ” demikian Fahri.
