BANDA ACEH – Wakil Presiden RI Ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menyinggung soal netralitas jelang Pemilu 2024.
JK mengatakan bahwa sebagai seorang pejabat negara hukumnya wajib untuk bersikap netral. JK mengatakan, jika ada pejabat negara yang tidak netral, maka ia telah melanggar sumpahnya sebagai pejabat.
Sebab, sebagai pejabat telah melakukan sumpah dengan kitab sucinya untuk menjalani tugas negara seadil-adilnya.
Hal ini disampaikan JK usai melakukan pertemuan dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu (19/11/2023). “Kenapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah.
Ingat ya semua pejabat itu sumpah, semua aparat selalu berbunyi akan taat kepada Undang-Undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan seadil-adilnya. Itu semua diucapkan sama pejabat itu,” ungkap JK.
Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa jika ada pejabat negara yang tidak bersikap netral, artinya ia telah melanggar sumpah sebagai pejabat.
“Jadi apabila ada pejabat tingkat apapun ini tidak berlaku adil maka dia melanggar sumpahnya dan sumpahnya selalu ada Quran atau Injil di atasnya,” jelas dia.
“Jadi berat sekali hukumannya bukan hanya hukuman dunia, tapi hukuman akhirat.
Bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, siapapun. Karena itulah keinginan kita negara harus baik ke depan,” tambahnya. Kemudian, Jusuf Kalla mengatakan, negara harus menjadi lebih baik ke depannya.
Menurutnya, agar negara menjadi lebih baik itu harus dilakukan dengan kerja sama semua pihak. “Itulah yang kita harapkan dalam pemilu yang akan datang ini dilaksanakan sebagaimana yang baik dan aman,” kata JK.
Atas hal itu, ia mengatakan, dalam situasi jelang pemilu 2024, peranan dari seluruh aparat pemerintahan agar dapat melaksanakannya secara aman, baik, dan netral
