BANDA ACEH – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menekankan keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara bukan keputusan sepihak.
Melainkan keputusan dari seluruh rakyat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Jokowi ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional di Istana Negara, IKN pada Rabu (24/9/2024).
“Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itu lah yang sudah kita putuskan, kita juga izin kepada DPR,” kata Jokowi dikutip dari Kompas.com.
Buktikan keputusan pemindahan ibu kota hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berasal dari rakyat, Jokowi membaca kenangan.
Tepatnya 16 Agustus 2019, gagasan tersebut disampaikannya secara lisan dalam Rapat paripurna di gedung DPR RI, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Gagasan pun disetujui hampir seluruh anggota dewan di Komplek Parlemen Senayan.
“Saya menyampaikan lisan di dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus (2019), kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR,” lanjutnya.
Ketika RUU IKN dibawa ke DPR, mayoritas fraksi yang ada di Senayan membahasnya secara kilat.
Untuk urusan sekrusial ini, DPR hanya perlu waktu 43 hari buat membahasnya.
Tercatat, hanya fraksi PKS yang kala itu masih oposisi pemerintah menolak.
Partai Demokrat, ketika itu juga mengaku sebagai oposisi pemerintahan Jokowi, menyetujui dengan catatan.
“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta,” ucap Jokowi.
“Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Ia juga bercerita bahwa gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah ada sejak Presiden Soekarno memerintah.
Jokowi kemudian mengungkit bahwa setelah dilantik sebagai presiden pada 2014, ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan sejumlah studi terkait wilayah yang cocok untuk didaulat sebagai ibu kota anyar.
“Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, dan tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju. Didetailkan lagi, kemudian saya cek di lapangan-nggak sekali, dua kali, tiga kali-kemudian bismillah saya putuskan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,” ungkapnya.
Pernyataan Jokowi pun viral di media sosial.
Satu di antaranya diunggah ulang oleh akun instagram @undercover.id pada Kamis (26/9/2024).
Dalam postingannya, beragam pendapat pun bersusulan dituliskan masyarakat dalam kolom komentar.
Sebagian besar keberatan atas pembangunan IKN yang membebani negara, sedangkan lainnya membantah pernyataan Jokowi.
Mereka mengaku tidak diajak dan menyetujui dalam perencanaan pembangunan IKN.
@ronaldwsp: Tombol yang gak tau apa2
@hendradinarta: kalo gagal bawa2 rakyat, kalo berhasil prestasi dan pemerintah
@dprd.bikinibottom: Rakyat yang mana njir ?
@tria_minoruu: Tandaa2 proyek akan mangkrak atas nama rakyat pula, giliran ngsh bansos di klaim atas nama pribadi mulyono
@ahmadtamyiz: Saya gapernah di survey, apakah saya bukan rakyat nya?
@yoviiesaid: BERARTI SEBALIKNYA, INGAT RUMUSNYA!!
@tegarsyafii_muh: Mohon maaf Pak. Saya tidak ikut memutuskan
@ar.nitaaaaa94: 2 kata lucu “keputusan rakyat”
@daraummughaza: Terserah mau blg apa pak skrg, kelak di yaumul hisab, segalanya akan menjadi saksi, bahkan anggota tubuh kita sndiri akan menjadi saksi dan menyampaikan kebenarannya
@mass.arkan: Rakyat yang mana
@yogayeuh08_: Intinya kalo Gagal= RAKYAT. Sukses=PEMERINTAH! Gitu aja repot
@syafrudinmst: Saat gak berhasil bawa rakyat, saat berhasil diakui sendiri
@dewopakde: NO saya nggak setuju. Jangan di aku2 boss @jokowi
Jokowi Klaim Banyak Investor Asing Minat Investasi di IKN
Presiden Joko Widodo mengeklaim, banyak investor asing yang ingin berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menandatangani letter of intent (LoI).
Namun, pemerintah masih melakukan kurasi agar investor yang masuk adalah investor berkualitas.
