BANDA ACEH – Presiden Joko Widodo menilai pemerintah daerah (pemda) dan jajarannya terlalu sering mengganti aplikasi pelayanan publik setiap ada pergantian kepala daerah maupun kepala satuan kerja perangkat daerah.Menurut Jokowi, pemda sering menggonta-ganti aplikasi karena memiliki orientasi proyek dan ia meminta praktik tersebut harus dihentikan.
“Di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi, orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” ujar Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Jokowi menuturkan, situasi di kementerian dan lembaga tingkat pusat juga tidak berbeda.
Ia menyebutkan, secara total saat ini 27.000 aplikasi di Indonesia yang berfungsi sebagai pelayanan publik.
Jokowi pun meminta agar jumlah aplikasi itu tidak lagi bertambah karena kebanyakan aplikasi berjalan sendiri-sendiri dan tidak sinkron dengan aplikasi lainnya.
“Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru, setop, karena tadi 27.000 aplikasi yang ada,” kata mantan wali kota Solo itu.
Jokowi menjelaskan, selain tidak efektif, pembuatan aplikasi baru juga menelan anggaran yang besar.
Kepala Negara mencontohkan, ada salah satu instansi yang membuat perencanaan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun khusus untuk membuat aplikasi baru.
Padahal di satu kementerian sudah ada ratusan aplikasi yang pernah dibuat.
“Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp 6,2 triliun yang akan dipakai utk membikin aplikasi baru, di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bbayangkan,” kata Jokowi.
Presiden pun menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data.
Ia mengingatkan, negara tidak akan maju jika pemerintah masih menggunakan praktik-praktik lama yang menghambat efisiensi.
“Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, enggak boleh lagi. Enggak akan maju kita kalau kita masih egosentrik,” ujar Jokowi.
