– Dalam sidang kabinet di Istana Negara pada hari Selasa, 5 April 2022, Presiden Joko Widodo tegas menyampaikan kepada para menterinya untuk lebih memiliki sense of crisis kepada masyarakat. Para menteri harus mampu melakukan komunikasi ke rakyat dibalik setiap kebijakan yang diambil.
Para menteri, lanjut Jokowi, harus mampu menjelaskan kepada masyarakat mengenai apa yang terjadi di dunia saat ini. Dia meminta agar para menteri menjelaskan langkah yang diambil Pemerintah.
“Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi,” kata Jokowi, yang dikutip Rabu 6 April 2022.
Jokowi meminta para menteri jangan menimbulkan polemik dalam kondisi sulit seperti sekarang ini. Para menteri diminta Presiden harus fokus bekerja untuk rakyat dan harus menyingkirkan hal lain seperti salah satunya hal yang bersifat politik.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ujarnya
Jokowi meminta para menteri berhenti berpolemik mengenai pemilu. Sekarang semuanya harus fokus bekerja untuk rakyat. “Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak,” ujarnya
Seperti diketahui, dalam dua hari ini, DPR RI menggelar rapat kerja bersama jajaran menteri di sekeliling Presiden Jokowi, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Ketiganya dicecar DPR terkait deklarasi Jokowi 3 periode pada acara Silatnas Apdesi akhir Maret lalu.
Sehari berselang, Komisi II DPR RI juga mencecar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menjadi pembina Apdesi, terkait deklarasi Jokowi 3 periode. Tito membantah acara deklarasi Jokowi 3 periode pada Silatnas Apdesi.
Yang terjadi, kata Tito, hanya spontanitas yang dilakukan peserta Silatnas di luar acara resmi.
“Tidak ada deklarasi, hanya spontanitas ketika Pak Jokowi masuk mobil (pulang),” kata Tito saat rapat kerja dengan Komisi II di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 April 2022.
Mantan Kapolri itu menganggap tindakan para kepala desa itu bukan persoalan karena mereka hanya menyampaikan aspirasi. Menurut dia, di negara demokrasi hal tersebut wajar-wajar saja dan dia mengaku tidak bisa melarang Apdesi untuk menyampaikan aspirasi.
“Jadi kalau mereka lakukan kegiatan berbau politik di luar masa kampanye saya tidak mempunyai kewenangan di sana karena tidak di atur di undang-undang, orang boleh sampaikan pendapat,” kata Tito
