Pertemuan kedua menteri ini diyakini bagian dari upaya diplomasi politik Jokowi, di tengah keinginan PKB menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu di DPR.
Pertemuan ketiganya berlangsung selama satu setengah jam. Usai pertemuan, Abdul Halim menyatakan bahwa tidak ada pembahasan terkait rencana hak angket pemilu.
“Enggak bahas itu (hak angket) sama sekali. Enggak ada pembahasan hak angket. Karena beliau (Presiden Jokowi) tahu, kami menghadap ini sebagai menteri,” kata Abdul Halim.
Diketahui, Fraksi PKB telah mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan Kecurangan Pemilu 2024.
Bahkan, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut, sejauh ini sudah ada lima anggota Fraksi PKB yang telah menandatangani persetujuan untuk mendorong hak angket dibawa ke rapat paripurna DPR RI.
