BANDA ACEH – Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengecam tindakan kekerasan aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan kepada para kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong oleh beberapa oknum Polri pada (8/5).
Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Rifyan Ridwan Saleh mengatakan, tindakan kekerasan aparat dengan menggunakan kekuatan berlebih kepada mahasiswa, menangkap dan melakukan kekerasan sewenang-wenang dinilai sebagai cermin aparat negara yang tak punya komitmen melindungi kebebasan berekspresi.
“Kami sangat kecewa, dan kami mengecam kekerasan dan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap para mahasiswa yang juga merupakan kader-kader hijau hitam di dalam lingkungan HMI Cabang Sorong. Apalagi perbuatan ini sudah terjadi untuk yang kesekian kali, mereka itu mahasiswa bukan pelaku kejahatan hingga harus mendapatkan kekerasan. Mahasiswa hanya bisa bawa megaphone bukan senjata, jadi tolong lindungi jika mereka melalukan aksi bukan sebaliknya,” tegas Rifyan kepada JawaPos.com, Sabtu (11/5).
Rifyan yang juga merupakan seorang Advokat ini menyampaikan bahwa perilaku oknum-oknum Polri yang selalu melakukan kekerasan seperti yang terjadi di wilayah Polresta sorong ini telah merusak citra Polri. Kejadian di Sorong juga dialami oleh kader-kader kami ditempat lain, petinggi Polri harus menyikapi ini secara serius sebab jika dibiarkan ini bisa membuat Polri tidak lagi dipercaya di mata publik terlebih HMI merupakan organisasi yang selalu berpihak menyuarakan keresahan publik.
“Kapolri harus bertindak tegas, oknum-oknum Polri yang selalu melakukan tindakan yang merusak citra Polri harus dipecat. Sebab jika tidak, kami masyarakat akan selalu merasa terancam jika menyuarakan aspirasi. Sebab oknum-oknum ini masih berkuasa, belum ditindak tegas,” pesan Rifyan.
Dalam tiga tahun belakangan ini saja tindakan kekerasan, kriminalisasi terhadap aktivis semakin meluas, masif dan sistematis. Dan jika kita adukan, para pelapor selalu mendapatkan tindakan intimidasi, bahkan teror yang berujung pada ketakutan.
“Kader-kader HMI di Sorong telah melakukan laporan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri tersebut. Tetapi laporannya sampai saat ini belum di proses, justru sebaliknya para kader merasa terintimdasi dan mendapatkan teror di Sekretariat HMI Cabang Sorong,” tegas Rifyan.
Rifyan juga berharap agar Kapolri mendukung upaya HMI untuk menjaga kritisisme serta pro terhadap demokrasi. Dimana menyampaikan aspirasi di depan umum harus dijaga dan dibebaskan dari intimidasi hingga kekerasan serta upaya-upaya kejahatan lainnya.
“HMI adalah organisasi yang selalu taat para hukum, termasuk jika menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Kami selalu berpedoman pada hukum atau aturam-aturan lainnya untuk menjaga nilai-nilai yang sedang kami perjuangkan. Masalahnya adalah selalu ada oknum yang mencari-cari kesalahan kami, dan membenarkan tindakan kekerasan untuk menindak para kader kami saat aksi. Semoga ini cepat di proses, oknumnya di hukum, dan represif seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Rifyan.
Sebagai negara demokrasi, Rifyan berharap hukum tidak menjadi alat penguasa untuk menyengsarakan, menekan dan menindas rakyatnya. Termasuk para aktivis yang memperjuangkan aspirasi rakyat di depan publik demonstrasi. Rifyan juga berpesan agar Kapolri kembali memberi pemahaman nilai-nilai Presisi dilingkungan Polri agar oknum-oknum Polri ini benar-benar paham
