BANDA ACEH -Ancaman nyata krisis global yang sudah dirasakan sejumlah negara hingga membuat pemerintahannya oleng tak menutup kemungkinan dialami Indonesia.
Begitu konklusi dari analisis Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini, dalam diskusi bertajuk “Ketahanan Indonesia di Tengah Ancaman Krisis” yang disiarkan kanal Youtube Forum Insan Cita.
Dijelaskan Didik, kemampuan pemerintah dalam menangani krisis bisa diukur dari penanganan krisis multidimensi akibat Covid-19 yang terjadi selama dua tahun belakangan.
“Pemerintah tidak bisa lari dari dampak krisis Covid, krisis multidimensi yaitu kesehatan dan ekonomi. Ini kebijakan yang tidak karuan,” ujar Didik dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/7).
Berkaca dari penanganan yang dilakukan pemerintah dari ancaman krisis multidimensi akibat Covid-19, Didik tidak begitu yakin kejadian politik yang menimpa Sri Lanka hingga krisis ekonomi di Amerika Serikat sekarang ini bisa menimpa Indonesia.
“Itu (dari pengalaman penanganan krisis multidimensi Covid-19) artinya pemerintah tidak punya kapabilitas yang baik dalam merespon krisis,” imbuhnya menegaskan.
Karena itu, Ketua Dewan Pegurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) ini melihat adanya keterkaitan antara kemampuan menghalau ancaman krisis dengan pola kerja dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan.
“Kapasitas kebijakan bisa menjadi bagian dari masalah ekonomi. Kapasitas kebijakan pemerintah yang tidak teknokratis, tidak prima seperti mesin yang kalau kinerjanya boros, jelek, maka kinerjanya jelek juga,” papar Didik mengilustrasikan pemerintahan saat ini.
Untuk memperoleh kebijakan yang andal dalam menghalau hingga mengatasi krisis yang ada, pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini memandang perlu adanya kemampuan teknokratis dari tim kabinet yang bekerja di pemerintahan.
Akan tetapi sayangnya, Didik melihat ada menteri yang justru mengaburkan usaha tim kerja dalam menghalau krisis ekonomi yang tengah mengancam banyak negara sekarang ini.
“Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), sekarang sudah jadi politisi, tidak jadi teknokrat lagi. Jadi semakin memperlemah kapasitas kebijakan tim dalam kepemimpinan ekonomi itu,” demikian Didik.
