Kata Hasto Ada Sosok Minim Prestasi Gunakan Politik Identitas, Nyindir Prabowo?

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

BANDA ACEH -Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bahwa politik identitas dimainkan oleh pihak yang minim prestasi dianggap menyindir tokoh politik tertentu.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, menangkap pernyataan Hasto tersebut ditujukan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENTS

 

“Maksudnya Hasto mungkin Prabowo Subianto,” kata Adib kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (3/9).

ADVERTISEMENTS

Sebab, dalam pandangan Adib, Menteri Pertahanan itu selama ini dikenal kerap memakai isu agama dalam setiap kontestasi politik. Sebut saja, pada Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu di mana kubu Prabowo menghimpun simpul-simpul agama untuk kepentingan elektoral.

ADVERTISEMENTS

“Setelah masuk ke dalam kabinet Jokowi, pola Prabowo juga masih sama, mendatangi ulama-ulama berpengaruh, inilah yang bagi saya politik identitas tengah dimainkan Prabowo,” ujar Adib.

ADVERTISEMENTS

Dari sisi prestasi dan karya, Adib melihat belum nyata, meskipun Prabowo telah diberikan amanah untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Misalnya masih timbulnya ancaman-ancaman fisik nyata yang menganggu kedaulatan NKRI selama ini.

ADVERTISEMENTS

Hal senada juga dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Menurutnya, pernyataan Hasto ini dimungkinkan menyasar para rival politik PDIP.

ADVERTISEMENTS

“Hasto mungkin secara personal menyasar rivalnya, bisa Prabowo, Anies Baswedan, dan lainnya,” kata Dedi.

Namun, Dedi menyayangkan Hasto menafikan bahwa isu politik identitas juga dimainkan oleh kelompoknya sendiri.

Hasto, lanjut Dedi, secara sengaja promosikan isu identitas kembali mengemuka dengan menyisipkan kelompok lain. Padahal, jika benar Hasto tak ingin ada isu identitas, ia tak seharusnya memulainya.

“Isu identitas itu subyektif, bisa muncul di mana saja, karena ia bagian dari imbas sistem elektoral yang kita pilih. Bawaslu sekalipun gagal menjamin adanya batasan tema kampanye,” demikian Dedi.

Exit mobile version