BANDA ACEH – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia atau PTFI sebesar 10 persen. Langkah dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan perusahaan tambang besar tersebut. “Jika berhasil porsi saham pemerintah akan meningkat dari 51 persen menjadi 61 persen,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, dikutip Jumat, 1 November 2024.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, saat ini proses divestasi tengah menunggu finalisasi dari PT Freeport. Hal ini sempat tertunda karena insiden kebakaran di Pabrik Asam Sulfat atau Smelter Manyar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, yang terjadi pada Senin,14 Oktober 2024.
“Beberapa waktu lalu ada insiden kebakaran di pabrik asam sulfat mereka, jadi setelah tim selesai menangani ini, kami akan lanjutkan pembicaraan soal tambahan saham,” tuturnya.
Bahlil menyatakan, peningkatan kepemilikan saham ini akan memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Ia merujuk pada kondisi kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport yang saat ini sudah lebih dari 50 persen.
Selain itu, mantan Menteri Investasi ini juga meyakini, langkah akuisisi saham yang direncanakan mencapai 61 persen tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Bahkan menurutnya ada opsi untuk tidak mengeluarkan biaya sama sekali yang tentunya bergantung pada hasil negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport. “Kami mengupayakan harga serendah mungkin. Bahkan berpotensi bisa gratis. Insya Allah, proses ini kita upayakan selesai paling lambat awal tahun depan, tergantung dari komunikasi PT Freeport,” kata Bahlil.
Bahlil berharap penambahan saham ini memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola sumber daya alam strategis di kawasan tambang Papua, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat yang optimal bagi negara.
